Makassar (ANTARA Sulsel) - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 HM Jusuf Kalla menyebut bahwa kasus Bailout Bank Century tidak sesuai aturan yang sebenarnya.
"Kasus bailout century itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, karena merubah-rubah angka-angka, berarti itu tidak sesuai aturan dan merugikan negara," kata JK disela liburan keluarga di Kabupaten Takalar, Sulsel, Selasa.
Ia menyebutkan, hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas merugikan keuangan negara Rp7 triliun, namun faktanya siapa yang akan bertanggungjawab dalam kasus tersebut bahkan mereka saling lempar tanggungjawab.
"Siapa yang bertanggung jawab?, terus lari kemana uang itu. Buktinya, kemungkinan besar uang itu tidak sampai. Buktinya lagi sudah dikasih malah kekurangan, jadi sebenarnya uang itu tidak pernah sampai," sebut ketua PMI itu.
Ketua Dewan Masjid ini mengungkapkan, apabila uang senilai Rp7 triliun sampai, tentu saja tidak ada lagi penambahan "Saya yakin bila itu sampai tidak perlu tambah lagi, ini sebuah akibat. Kita diserahkan saja ini ke KPK," ungkapnya.
Sebelumnya, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik senilai Rp7 triliun lebih.
Pemberian FPJP ke Bank Century diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,394 miliar. Selanjutnya, penetapan sebagai bank berdampak sistemik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.
Berdasarka kerugian negara berdampak sistemik tersebut diketahui merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara (PMS) dari lembaga penjamin simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.
KPK kemudian menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka akibat dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian negara.
Budi kini ditahan di Rutan KPK. Sedangkan Wakil Presiden RI Boediono sebelumnya juga telah diperiksa KPK KPK di Istana Wapres.
Berita Terkait
Jusuf Kalla meninjau peleburan nikel di smelter Luwu
Selasa, 23 April 2024 11:02 Wib
Ketua Umum DMI mengajak umat tetap makmurkan masjid usai Ramadhan
Sabtu, 13 April 2024 21:05 Wib
Jusuf Kalla mengajak Muslim lanjutkan ibadah yang baik usai Ramadhan 1445 H
Rabu, 10 April 2024 11:50 Wib
LAZ Kalla membagikan 32.500 paket buka puasa untuk warga miskin
Kamis, 21 Maret 2024 2:32 Wib
JK : Pengaturan pengeras suara masjid sudah dilakukan DMI sejak lama
Minggu, 10 Maret 2024 19:29 Wib
Ketua DMI ingatkan umat Islam untuk introspeksi diri sambut Ramadhan
Minggu, 10 Maret 2024 18:04 Wib
PT Hadji Kalla beri bantuan Rp350 miliar ke Pemda Sulbar bangun jalan dan jembatan
Rabu, 6 Maret 2024 14:35 Wib
Jusuf Kalla terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketum DMI 2024-2029
Sabtu, 2 Maret 2024 17:07 Wib