
Korupsi Bansos Kabupaten Sidrap Dilaporkan ke Kejati

"Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi keuangan Pemkab Sidrap ke Kejati karena sejumlah fakta dan sudah kita miliki, makanya kita laporkan ke Kejati untuk ditindak lanjuti," jelas anggota Badan Pekerja ACC Kadir Wokanubun di Makassar, Selasa.
Makassar (ANTARA Sulsel) - Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Selatan melaporkan dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tahun anggaran (TA) 2012 ke kejaksaan tinggi setempat.
"Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi keuangan Pemkab Sidrap ke Kejati karena sejumlah fakta dan sudah kita miliki, makanya kita laporkan ke Kejati untuk ditindak lanjuti," jelas anggota Badan Pekerja ACC Kadir Wokanubun di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, dari total dana Bansos Sulsel Kabupaten Sidrap yang dianggarkan sebesar Rp7,1 miliar lebih, ada sebanyak R4,32 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.
Dia menyebutkan, dana Bansos Sidrap yang dianggarkan tahun 2011 itu baru dicairkan pada tahun anggaran 2012 setelah setahun diendapkan dengan penerima lembaga fiktif yang terus berulang.
"Laporan pertanggungjawaban keuangan ini juga sudah dilansir oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dimana mereka menemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya," katanya.
Kadir menjelaskan, dari total dana yang dinilai disalahgunakan itu, terdapat tiga kegiatan pencairan keuangan dalam jumlah besar yang tidak ada pertanggungjawabannya.
Penyimpangan anggaran yang pertama yakni dana bansos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pemerintah Kabupaten Sidrap sebesar Rp2,3 miliar, dan dana yang tidak sesuai kriteria peruntukannya senilai Rp1,5 miliar serta lembaga penerima dana bansos yang sifatnya tidak selektif atau fiktif sebesar Rp207 juta.
Diungkapkannya, dana bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp2,3 miliar tersebut merupakan hasil perhitungan BPK RI beberapa waktu lalu.
Selanjutnya untuk dana yang tidak sesuai dengan kriteria peruntukannya yakni ditemukan beberapa jenis masing-masing bantuan sosial kepada tim armada safari shalat berjamaah untuk biaya umrah sebesar Rp200 juta.
Bantuan sosial kepada pengurus harian persatuan guru RI dan pengurus dewan pendidikan untuk pembayaran honorarium bulanan dan biaya penyelenggaraan sosialisasi sebesar Rp80 juta.
Bansos kepada Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLIV DIM 1420 PD VII/Wirabuana tahun 2012 untuk peringatan hari ulang tahun Persit sebesar Rp25 Juta, bansos yang diberikan ke kelompok untuk biaya pembuatan pos kamling sebesar Rp194 Juta.
Bansos yang diberikan ke kelompok tani untuk biaya pembangunan sanggar tani sebesar Rp62 juta, kepada organisasi kemasyarakatan untuk pembelian sarana sebesar Rp100 juta, kepada kelompok masyarakat untuk biaya penimbunan dan perbaikan jalan sebesar Rp508 juta lebih.
Kepada kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana olahraga sebesar Rp252 juta dan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan kejuaraan futsal senilai Rp84 Juta.
"Dari kesemua item pemberian Bansos tersebut yang paling mencolok tidak sesuai dengan kriteria adalah penggunaan dana bansos untuk kepentingan ibadah umrah.
Hal ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012, pasal 22 ayat 2 yang menegaskan bahwa pemberian bansos sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat masyarakat.
Selanjutnya, kata kadir dalam kasus ini terdapat penerima dana bansos yang berulang dan tidak selektif dalam penggunaannya. Dimana ada penerima bansos tahun anggaran 2012 yang juga sebelumnya menerima bantuan tahun anggaran 2011 diantaranya Ratna Dewi, Kamiruddin, Abdul Halim, Asma Hambali, Andi Muhiddin, Sri Maryani, Herani Ibrahim, Kunda A handy, Salfiah Sanusi, A. Safari Renata.
"Mereka semuanya berulang kali mendapatkan kucuran dana bansos ini yang tidak dilakukan selektif sehingga berpotensi merugikan negara total senilai Rp207 juta," lanjut Kadir.
Selain itu, pada penggunaan dana Bansos Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2012 juga terdapat belanja tidak terduga untuk biaya korban bencana alam berupa angin puting beliung di Kecamatan Panca Lautang yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp150 Juta.
Dimana Belanja kepada korban bencana angin puting beliung tersebut dicairkan melalui SP2D GU DPKD Nomor 2264/1.20.05/SP2D-GU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp150 Juta dan diserahkan secara tunai oleh bendahara bantuan PPKD kepada pengelola dana bantuan bencana pada BPBD tanggal 23 Mei 2012.
"Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sama sekali tidak memiliki pertanggungjawaban keuangan sehingga patut diduga telah terjadi pula penyimpangan senilai Rp150 juta," tambahnya. Agus Setiawan
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
