Perda Zonasi Pesisir Ikut Mengatur Kegiatan Reklamasi

id perda zonasi pesisir, reklamasi, dkp sulbar

"Baru-baru ini kami melaksanakan Rakornas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Kami telah diwanti-wanti agar pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan reklamasi tanpa didasari Perda Zonasi wilayah pesisir," kata Kepala DKP Sulba
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menyampaikan, rancangan peraturan daerah (Perda) zonasi wilayah pesisir akan ikut mengatur terkait legalitas kegiatan reklamasi pantai.

"Baru-baru ini kami melaksanakan Rakornas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Kami telah diwanti-wanti agar pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan reklamasi tanpa didasari Perda Zonasi wilayah pesisir," kata Kepala DKP Sulbar, Ir Farman Parakassi di Mamuju, Jum`at.

Menurutnya, kegiatan reklamasi bukan ranahnya Dinas Kehutanan dan bukan ranahnya Dinas lainnya tetapi hal itu menjadi ranahnya sektor Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Persyaratan untuk kegiatan reklamasi mutlak mengacu terhadap perda rencana zonasi wilayah. Jadi, jika ada kegiatan reklamasi tanpa ada aturan perda tersebut maka hal itu akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari," ujarnya.

Farman mengatakan, tidak gampang melaksanakan proyek reklamasi dan di Sulbar itu sudah ada rancangannya dan untuk Pemkab Mamuju juga diharapkan telah membuat rencana perda zonasi wilayah tersebut.

"Kegiatan proyek reklamasi terkadang berbuah persoalan hukum karena salah menafsirkan aturan yang ada," ujarnya.

Dia mengatakan, perda zonasi wilayah itu cakupannya luas, termasuk menjaga potensi kekayaan alam yang ada di kawasan pesisir maupun wilayah kepulauan.

"Kedaulatan laut kita harus kita jaga. Makanya, rancangan perda zonasi Sulbar bisa dituntaskan dalam waktu dekat," ucapnya.

Naskah akademik rancangan perda zonasi Sulbar kata dia, telah ditangani tim ahli dari Universitas Hasanuddin, Makassar. FC Kuen
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar