Logo Header Antaranews Makassar

Polda Sulsel Limpahkan Tersangka Rph ke Kejaksaan

Senin, 7 April 2014 19:50 WIB
Image Print
"Jika ditanya kapan pelimpahan tahap duanya, kita tinggal menunggu kesiapan dari pihak Kejati Sulsel saja. Kita tidak ingin berlama-lama, sesegera mungkin kami akan lakukan pelimpahan tahap dua," katanya.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Polda Sulawesi Selatan siap melimpahkan tersangka dugaan korupsi proyek perbaikan kandang dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar Sudirman Lanunrung ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

"Kasus ini sudah siap kami limpahkan setelah beberapa kali P-19 oleh jaksa, kini berkasnya telah rampung dan sudah dinyatakan P-21. SDekarang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua saja," ujar Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Khusus AKBP Thurman di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, penyidik Polda Sulsel tentunya hanya menunggu kesiapan pihak kejaksaan dalam hal pelimpahan tahap dua dugaan korupsi proyek perbaikan kandang dan pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah (Perusda) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar yang menyeret Direkturnya, Sudirman Lanunrung sebagai tersangka.

"Jika ditanya kapan pelimpahan tahap duanya, kita tinggal menunggu kesiapan dari pihak Kejati Sulsel saja. Kita tidak ingin berlama-lama, sesegera mungkin kami akan lakukan pelimpahan tahap dua," katanya.

Disebutkannya, berkas tersangka yang dilimpahkan ke Kejati Sulsel pada Kamis pekan lalu dinyatakan lengkap atau P-21 sesuai dengan beberapa petunjuk jaksa dimana penyidik diminta untuk melengkapinya.

Setelah berkas perkara diterima dan dinyatakan lengkap oleh tim jaksa Kejati Sulsel, selanjutnya pelimpahan tahap dua yakni tersangka dan barang bukti akan segera dilakukan untuk memasuki tahap penuntutan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Kohar mengatakan bahwa perkara sudah dinyatakan lengkap alias P-21 oleh penyidik, pihaknya tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yang dilakukan penyidik kepolisian.

"Jaksa kan sudah menyatakan P21, maka tentunya tinggal pihak kepolisian yang kami tunggu pelimpahan tahap duanya untuk proses penuntutan," kata dia.

Sebelumnya, kasus ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel No LHAI-516/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar.

Pada tahun 2006, RPH menerima dana dari Pemkot Makassar sebesar Rp750 juta untuk perbaikan kandang dan pengembangan usaha. Kemudian di tahun 2009 dan 2010 RPH kembali menerima dana masing-masing sebesar Rp750 juta untuk pengembangan usaha.

Dana tersebut lalu diserahkan ke tujuh rekanan RPH untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, antara lain Alimudin sebesar Rp750 juta, Ahmad Rp200 juta, Syahrir Rp259 juta, S Tika Rp568 juta, Arifuddin Rp11 juta, Sofyan Rp102 juta, dan Rizal Rp50 juta.

Hanya saja berdasarkan pemeriksaan penyidik proses pencairan dan pertanggungjawaban bantuan anggaran tersebut tidak sesuai SK Wali Kota Makassar No 117 tahun 2006 tentang tata kerja Perusda RPH Makassar.

Selain itu, Sudirman atas perintah Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk pembelian sapi qurban yang dicairkan bendahara RPH, Murnah, secara bertahap tahun 2008-2011 sejumlah Rp335 juta.

Sapi tersebut kemudian didistribusikan kepada 14 kecamatan DPC Partai Golkar Makassar. Hanya saja dana ini telah dikembalikan Sudirman senilai Rp334,7 juta. Kasus ini mencuat berdasarkan laporan polisi No LPC/15/II/2012/Polda Sulsel/Dit Reskrimsus, tanggal 29 Februari 2012. IK Sutika



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026