Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran senilai Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.
Adapun belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.
“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” ujar Menkeu.
Sebelumnya pada Kamis (20/6), terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Pemerintah menyebutkan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan langkah penanganan serangan siber yang telah dilakukan pihaknya di PDNS 2 ialah dengan melakukan isolasi data.
Pemerintah juga terus berupaya memulihkan berbagai layanan publik yang terimbas dari gangguan yang dialami oleh PDNS 2 dan saat ini migrasi data terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.
Pada sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memastikan PDN yang tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat, saat ini bakal memiliki arsitektur keamanan siber lebih diperkuat dengan berkaca dari insiden serangan siber PDNS 2.
