Hal itu dikatakan oleh Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Kresaputra di Manado, Senin pada kegiatan sosialisasi surveilans pasca pelayanan (spp), fasilitasi kemitraan dalam pengembangan kelompok UPPKS bagi SKPD KB Kependudukan kabupaten/kota se Sulut, kata Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sulut Yopi Kalesaran.
Kresaputra menjelaskan di seluruh Indonesia kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum berjalan optimal, antara lain ditandai adanya angka kegagalan dan komplikasi masih diatas standar.
Penilaian kualitas KB melalui input atau sumber daya manusia (sdm) sebagai pelaksana, harus juga dilihat kebijakan serta sarana dan prasarana penunjang. lalu prosesnya melalui konseling, informed choice, prosedur pelayanan dan pembinaan.
Baru kemudian diliat output atau hasilnya. Ini perlu dilihat meningkatnya peserta baru, peserta aktif, menurunnya komplikasi, kegagalan dan drop out, jelasnya.
Juga dijelaskan permasalahan dalam pelayanan KB, dimana masih rendahnya kualitas pelayanan terhadap penguna kontrasepsi. Hal itu ditandai dengan angka efek samping, komplikasi dan kegagalan pengguna obat dan alat kontarsepsi.
Memakai alat KB jangan ikut ikutan. Akibatnya karena ketidaktahuan, hanya naik gunung bilangnya haid turun ke kepala atau kaki. Begitu juga saat tidak haid langsung cabut implan. Kalau begitu negara rugi, karena implan yang disiapkan pemerintah itu mahal, katanya.
Sehubungan dengan itu, maka perlu adanya upaya pemantauan malalui pengamatan secara berkalah terhadap timbulnya efek samping dan permasalahan lainnya. ini yang dikenal sebagai SPP atau Surveilans Pasca Pemasaran, katanya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 30 peserta dari unsur instansi terkait, organisasi profesi, pada kabid KB
I. Zulkarnaen