Ambon (ANTARA Sulsel) - Pemerintah pusat sejauh ini belum menentukan lokasi pembangunan pendaratan kilang gas blok Marsela, karena masih dilakukan pembahasan dan peninjauan lokasi antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Geologi Kelautan.
"Ada dua lokasi yang akan ditinjau pemerintah untuk dijadikan lokasi pendaratan kilang gas blok Marsela yakni Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)," kata Kadis Pertambangan dan Energi (Distamben) Maluku, Bram Tomasoa, di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, rencana awalnya dibangun lokasi pengilangan di tengah laut karena deposit tambang gas alam blok Marsela yang diperkirakan berkisar antara 11 sampai 12 trillion cubic feet (TCF) di perut bumi ini, terletak sekitar 100 kilo meter dari garis pantai Yamdena dengan kedalaman 400 meter di bawah laut dan berdekatan dengan Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.
Untuk pengembangan gas itu sendiri masih belum diterima Dirjen Migas, Departemen ESDM karena pengajuan rencana pengembangan (Planing of Development-PoD) berupa lokasi pengilangan dibuat di tengah laut.
Akhirnya Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersama Ketua DPRD Richard Louhenapessy dan Distamben Maluku bertemu Dirjen Migas serta pihak Geologi dan Kelautan pekan lalu, dan barulah diusulkan oleh Dirjen mengusulkan pembangunan kilang gas di darat, tetapi lokasinya belum ditentukan.
Sumber gas alam blok Marsela awalnya diteliti oleh Impacs, sebuah perusahaan gas raksasa di dunia yang berasal dari Jepang selama sepuluh tahun, yakni 1998 hingga 2008.
"Kami sedang membahas pembentukan BUMD yang akan menjadi mitra perusahaan gas Impac dari Jepang, di mana BUMD menjadi kepanjangan tangan pempro Maluku untuk menerima royalti sebesar 10 persen dari total invenstasi pengembangan blok Marsela yang hampir mendekati Rp200 triliun," ujar Tomasoa.
Mengenai keterlibatan perusahaan swasta PT Syabas Energi dalam pengelolaan tambang gas alam blok Marsela, Tomasoa mengatakan, perusahaan itu baru melakukan persiapan untuk menjadi perusahaan Participan Interest (PI), sedangkan yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi adalah Impacs Jepang.
"Intinya, perusahaan lain hanya bersifat partner Pemprov Maluku setelah BUMD terbentuk dan mereka akan mendapatkan 10 persen dari PI," ujarnya.
(T.PSO-120/Z004)
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib
Sultan Johor resmi menjadi Raja Malaysia XVII
Kamis, 1 Februari 2024 6:16 Wib
23 orang tewas akibat ledakan pabrik kembang api di Thailand
Jumat, 19 Januari 2024 6:23 Wib