Mamuju (ANTARA) - Nilai kepatuhan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkat dari kategor B menjadi kategori A sekitar 88,77 pada tahun 2024.
Kepala inspektorat Provinsi Sulbar, M Natsir di Mamuju, Minggu mengatakan bahwa Ombudsman Republik Indonosia melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik di Provinsi Sulbar pada 2024.
Ia mengatakan, nilai kepatuhan pelayanan publik Sulbar dengan kategori A sekitar 88,7 merupakan skor tertinggi di Indonesia.
Menurut dia, nilai kepatuhan pelayanan publik Sulbar meningkat berkat kolaborasi yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
"Penilaian ini cukup memuaskan, hasil yang diperoleh merupakan kinerja seluruh OPD Pemprov Sulbar yang kompak dalam melakukan tugas untuk meningkatkan. pelayanan kepada masyarakat, serta arahan Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin," katanya.
Ia menyampaikan, penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI diperoleh atas dasar dimensi penilaian diantaranya, variabel penilaian kompetensi pelaksana dan
variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
"Dimensi penilaian tersebut juga terdiri dari variabel standar pelayanan, dimensi output variabel penilaian dan persepsi maladministrasi serta dmensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan," katanya.
Ia berharap, capaian yang diperoleh pada penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Sulbar.
Berita Terkait
Saatnya mempertahankan Zona Hijau pelayanan publik di Sulsel
Senin, 18 November 2024 21:37 Wib
Pemprov Sulsel meraih zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Sabtu, 16 November 2024 13:14 Wib
Komitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan
Jumat, 15 November 2024 9:48 Wib
Ketua Komnas Perempuan petakan masalah perempuan pada masa Pilkada 2024
Kamis, 14 November 2024 5:57 Wib
Polisi memperketat pengamanan debat publik kedua Pilkada Mamuju
Rabu, 6 November 2024 20:16 Wib
Menkomdigi: Ke depan lokasi PDN tak mungkin diungkap kepada publik
Selasa, 5 November 2024 19:26 Wib
Komisi Informasi dan DPRD Sulsel dorong keterbukaan informasi publik
Selasa, 5 November 2024 9:20 Wib
Menteri Hukum : Layanan publik berjalan biasa meski ada masa transisi nomenklatur baru
Senin, 4 November 2024 12:40 Wib