Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepolisian Sektor (Polsek) Ujung Pandang dibantu Polrestabes Makassar menyiagakan dua satuan setingkat peleton (SST) untuk mengamankan jalannya silaturahmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Singgasana yang berakhir ricuh.
Kapolsek Ujung Pandang, Kompol Trihanto di Makassar, Minggu, mengatakan, pengamanan yang dilakukannya dalam wilayah hukumnya itu terkait adanya agenda partai politik yang dilaporkan kepada kepolisian.
"Kami hanya menjalankan tugas dan siapapun yang menggelar kegiatan, pasti akan dikawal apalagi ada agenda partai politik. Kita ingin memastikan saja semuanya berjalan lancar," ujarnya.
Namun, aparat kepolisian dari Polsek Ujung Pandang yang awalnya hanya dikerahkan sebanyak 20 orang harus ditambah sebanyak dua SST dari Polrestabes Makassar karena adanya sedikit kegaduhan dalam kegiatan itu.
"Awalnya kita hanya mengerahkan 20 orang personel Polsek, namun karena ada sedikit masalah yang terjadi diinternal partai itu, sehingga kami meminta bantuan ke Polrestabes Makassar," katanya.
Penambahan kekuatan itu dilakukan karena massa kontra dari kegiatan DPP PPP yang digelar di Makassar itu memasuki ruang pertemuan dan menggagalkan kegiatan tersebut.
Bahkan, massa terlihat akan mengambil cara-cara kasar untuk membubarkan kegiatan, terlebih lagi ketika pertemuan tertutup PPP itu dipindahkan dari lantai satu ke lantai dua.
Massa terlihat berusaha mendobrak pintu hotel, namun polisi kemudian membentuk barikade pengamanan untuk menghalau massa tersebut yang sudah mulai kesal karena agenda partai tetap dilanjutkan.
"Kita tidak mau masuk ke internal mereka, kita hanya fokus pada pengamanan saja. Kita ingin memberikan rasa aman bagi yang melaksanakan kegiatan," jelasnya.
Sebelumnya, ratusan pendukung Amir Uskara yang dipecat beberapa waktu lalu oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) itu memadati lobi lantai dua Hotel Singgasana Makassar, tempat berlangsungnya pertemuan tertutup SDA.
Mereka berusaha mendobrak salah satu ruangan di lantai dua hotel itu untuk membubarkan pertemuan Suryadharma Ali, namun polisi membentuk barikade berlapis di depan ruangan untuk mengantisipasi massa.
"Makanya kalau SDA datang ke Sulsel, khususnya di Kota Makassar secara pribadi kami terima. Tetapi kalau datang dengan nama partai, maka itu ilegal atau tidak resmi karena statusnya sudah dipecat," jelasnya.
Selain dirinya yang dipecat, sejumlah DPW yang ketuanya dipecat adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sekertaris DPW Bengkulu. FC Kuen
Berita Terkait
Unhas dan Bank BJB jalin kemitraan strategis dukung program MBKM
Rabu, 17 April 2024 17:57 Wib
FEB Unhas gelar konferensi internasional ICAME 2023 bahas ekonomi inklusif
Rabu, 22 November 2023 13:43 Wib
Pemprov Sulsel dan Atase Pendidikan Kedutaan Malaysia gagas kerjasama pendidikan
Rabu, 22 November 2023 12:16 Wib
MenKopUKM tantang Unhas wujudkan satu juta wirausaha baru
Kamis, 19 Oktober 2023 19:21 Wib
Pimpinan Harian Ujungpandang Ekspres silaturahmi ke ANTARA Sulsel
Kamis, 8 Juni 2023 15:38 Wib
Polsek Ujung Pandang bersihkan sampah di pulau
Jumat, 1 Juni 2018 17:46 Wib
PNUP Makassar tuan rumah program Ayia
Senin, 12 Maret 2018 20:16 Wib
Dua Sentra PKL Hasil Relokasi Segera Dibuka
Selasa, 17 Januari 2017 5:10 Wib