Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kontraktor proyek pembangunan tanggul Sungai Karema Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, diminta memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Kami harap tidak ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek pembangunan tanggul Sungai Karema," kata Anggota DPRD Provinsi Sulbar Sukri di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan tanggul Sungai Karema memang penting dibangun untuk kebutuhan pengamanan.
Namun, katanya, pekerjaan itu, jangan sampai menimbulkan dampak lingkungan karena dilaksanakan tanpa perencanaan matang.
"Tanggul Sungai Karema mestinya dibangunkan mangrove di pinggirnya, namun tidak dilakukan, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan juga telah menegur proyek itu, jadi kami harap kontraktor memperhatikan itu dan diminta tidak menimbulkan dampak lingkungan dari proyeknya," katanya.
Ia meminta agar segala kritik dari Bapedalda Sulbar diperhatikan sehingga proyek tanggul Sungai Karema bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian karena proyek itu tidak bisa dimanfaatkan.
Bapedalda Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menilai tanggul Sungai Karema yang melintas di dalam Kota Mamuju tidak kuat karena tidak diikuti dengan reboisasi.
"Tanggul penahan Sungai Karema yang dibangun kontraktor, kami anggap dapat terancam rubuh karena proyek yang menggunakan anggaran APBN tersebut dibangun tanpa diikuti dengan program reboisasi," kata Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bapedalda Sulbar Amram.
Ia mengatakan tanggul Sungai Karema tidak akan mampu bertahan kuat di musim hujan, karena selain air dari sungai, air juga akan datang dari darat karena tanggul itu juga tidak memiliki saluran pembuangan.
"Mestinya ada reboisasi di tanggul yang dibangun di bibir sungai, misalnya ditanam pohon bakau, dan juga harus ada saluran pembuang agar air dari darat dapat ke sungai tanpa merusak tanggul ketika hujan tiba," katanya.
Menurut dia, kalau daya tahan tanggul yang dibangun tidak kuat dan gampang rubuh karena dibangun tanpa pohon pelindung maka akan terjadi pemborosan anggaran karena anggaran pembangunan tanggul sungai habis percuma tanpa ada hasil yang dicapai.
Oleh karena itu, ia mengatakan Pemprov Sulbar melalui Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor tersebut.
"Karena jika tidak akan habis anggaran percuma karena tanggul yang dibangun gampang rubuh," katanya.
Ia mengatakan kontraktor juga harus profesional bekerja, dengan memperbaiki perencanaan pekerjaannya, agar anggaran tidak habis percuma yang dapat merugikan negara.
Ia juga mengatakan dengan pembangunan tanggul yang dinilainya tidak ramah lingkungan itu maka habitat sungai akan terganggu karena tidak ada lagi bibir sungai tempatnya hidup akibat tanggul yang dibangun tanpa penghijauan.
"Lingkungan sungai akan rusak, ikan akan tidak bisa hidup di situ karena tidak adanya penghijauan yang dilakukan oleh kontraktor," katanya. MH Atmoko
Berita Terkait
Pj Sekda Makassar pacu kinerja pegawai untuk capai PAD sebesar Rp2 triliun
Selasa, 16 April 2024 21:48 Wib
Wali Kota Makassar meminta semua OPD tuntaskan pembangunan infrastruktur
Selasa, 16 April 2024 21:36 Wib
SAR Gabungan temukan seorang IRT tenggelam di Sungai Pakkasolo Bone
Sabtu, 13 April 2024 18:41 Wib
Wali Kota Makassar usul ke DPR RI buat bendungan karet di Sungai Tallo dan Jeneberang
Sabtu, 6 April 2024 20:46 Wib
PT Vale sumbang 5.000 bibit pohon penghijauan di Maros-Pangkep Sulsel
Rabu, 6 Maret 2024 16:19 Wib
31 orang tewas akibat bus terjun ke sungai di Mali
Rabu, 28 Februari 2024 13:48 Wib
DLH Sulbar gelar sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Mamuju
Senin, 26 Februari 2024 16:48 Wib
Tim SAR evakuasi jenazah remaja tenggelam di Sungai Tabo-tabo Pangkep
Selasa, 20 Februari 2024 7:43 Wib