Mamuju (ANTARA) - Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Sulawesi Barat fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Pada musrenbang ini, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD Sulbar 2025-2029, di Mamuju, Selasa.
Pelaksanaan musrenbang tersebut dihadiri para bupati dan wakil bupati se-Sulbar, pimpinan Forkopimda serta para kepala OPD lingkup pemerintah setempat.
Saat ini kata Gubernur, angka kemiskinan di Sulbar tercatat sebesar 10,71 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Suhardi Duka menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setiap tahunnya.
"Insya Allah kita akan menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting ini. Gerakan ini pasti akan masif karena saya sudah minta Wagub memimpin langsung gerakan ini," terangnya.
Terkait pelaksanaan musrenbang, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan yang matang, realistis, dan penuh perhitungan, dengan mempertimbangkan perkembangan global, nasional dan regional.
"Karena kita meyakini, perencanaan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik pula. Tapi kalau perencanaan tidak didasari landasan pemikiran yang mendasar, maka kita hanya merencanakan angan-angan," kata Suhardi Duka.
Pemprov Sulbar lanjutnya, saat ini mulai melibatkan secara aktif bupati dari enam kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Langkah itu menurutnya bertujuan mensinkronisasi program-program prioritas kabupaten dengan visi dan misi Pemprov Sulbar.
"Tentunya kita sudah awali dengan rakornis yang dihadiri oleh enam bupati kemarin. Kami sudah mendapatkan usulan prioritas dari para bupati dan kami sudah masukkan di tim yang dipimpin oleh Bapperida," katanya
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kabupaten, pada 2026 Gubernur mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk enam kabupaten, dan masing-masing kabupaten mendapatkan Rp50 miliar, dengan catatan, transfer dana dari pusat berjalan normal.
"Itu kalau dana transfer dari pusat normal, tapi kalau tidak, maka tidak normal juga visi dan misi kita ini," ujarnya.
Hal itu menurut Suhardi Duka, karena hingga saat ini 72 persen APBD Sulbar masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 27 persen.
Kebijakan Gubernur Sulbar melibatkan pemerintah kabupaten pada pelaksanaan musrenbang tersebut disambut positif sejumlah bupati di daerah itu.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menilai Gubernur Sulbar telah membuka ruang seluas-luasnya bagi kabupaten dalam merancang pembangunan.
"Kami mengapresiasi langkah pak Gubernur yang membuka ruang selebar lebarnya bagi pemerintah kabupaten. Ini menandakan bahwa pemerintah provinsi itu perpanjang tangan pemerintah pusat," ujar Arsal Aras.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah lanjutnya, siap mendukung program-program Pemprov Sulbar, terutama pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Kami siap mendukung dan mensinkronkan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten," katanya.
Sedangkan, Wakil Bupati Mamasa Sudirman juga menyampaikan menyampaikan bahwa baru saat ini kewenangan provinsi benar-benar dirasakan oleh daerah.
"Biasanya kami anggap provinsi ini jadi seperti kabupaten ketujuh. Tapi sekarang, sudah terlihat peran provinsi sebagai penghubung dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Kabupaten Mamasa juga tambahnya, siap mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting yang dilaksanakan Pemprov Sulbar.
