Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei, bukan hanya kegiatan upacara melainkan komitmen terhadap masa depan bangsa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel, Andi Mirna di Makassar, Selasa, mengatakan Pemprov Sulsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama seluruh elemen masyarakat.
Guna memastikan pembangunan daerah berkontribusi terhadap kebangkitan nasional yang berkelanjutan.
Andi Mirna sebagai pembina upacara peringatan Harkitnas di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, juga membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.
Dalam amanatnya, Menteri Meutya mengajak seluruh bangsa mengenang kembali semangat kebangkitan nasional sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908.
Menurut dia, Peringatan Harkitnas bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga sebagai momentum untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan komitmen terhadap pembangunan bangsa.
Menteri Meutya menegaskan kebangkitan sejati harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Kebangkitan tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang menjawab tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, krisis pangan global, hingga kedaulatan digital yang terus diuji,” sebut Mirna membacakan sambutan Meutya.
Selain itu, juga menyoroti peran Indonesia dalam kancah global yang terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pada kesempatan ini, capaian 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga disinggung, di antaranya: Program Makan Bergizi Gratis untuk lebih dari 3,5 juta anak Indonesia. Layanan Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 777.000 warga melalui digitalisasi layanan.
Pembentukan Danantara Investment Agency, lembaga pengelola kekayaan nasional strategis. Pusat Pelatihan Vokasi dan Talenta Digital, serta pembangunan AI Centre of Excellence di Papua. Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).
