Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengatakan intervensi harga pangan dalam sebagai antisipasi kenaikan harga, terutama menjelang Idul Adha, harus tepat, akurat dan terukur.
Fatmawati di Makassar, Rabu, menekankan bahwa inflasi Sulsel per April 2025 tercatat 1,91 (month-to-month) dan 2,28 persen (year-on-year).
"Ini masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menyambut hari besar keagamaan.
Ia menyebutkan bahwa komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang utama inflasi. Untuk itu, pemprov meminta daerah memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika terdapat gangguan distribusi.
Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan, sebuah aplikasi neraca pangan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.
Sementara terkait roadmap atau peta jalan pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027, pemprov mengintegrasikan empat pendekatan utama.
Sebagai panduan strategis, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Roadmap ini mengedepankan empat pendekatan utama yang saling terintegrasi.
Pilar pertama adalah keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Pilar kedua ketersediaan pasokan, yang menitikberatkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan program mandiri benih, serta revitalisasi fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar ketersediaan barang tetap terjaga, terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kemudian, kelancaran distribusi juga menjadi perhatian penting melalui upaya perbaikan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antar wilayah, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menekan biaya dan risiko distribusi barang.
Adapun pilar keempat adalah komunikasi efektif, yang mencakup integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Keempat pilar ini membentuk strategi terpadu Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
