Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga April 2025 mencapai Rp15,17 triliun atau sekitar 28,4 persen dari pagu Rp53,4 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Angkaswantoro, di Makassar, Kamis, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,03 triliun atau sekitar 24,4 persen dari pagu Rp20,6 triliun.
"Untuk belanja negara terdiri dari transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi Rp10,1 triliun atau sekitar 30,9 persen dari pagu Rp32,8 triliun," ujarnya.
Angkaswantoro menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini terealisasi Rp3,44 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77 ribu orang lebih, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 800 orang lebih dan 6 ribu lebih pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,4 triliun atau sekitar 17,7 persen dari pagu. Belanja barang ini mengalami penurunan atau kontraksi minus 49,0 persen persen dari belanja tahun sebelumnya yakni Rp2,75 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp150 miliar atau mengalami kontraksi minus 73,6 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp550 miliar.
Kemudian yang terakhir belanja sosial sebesar Rp50 miliar lebih dan pada belanja bansos ini mengalami peningkatan 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp39,4 miliar.
"Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan positif masing-masing 4,8 persen dan 23,9 persen (yoy). Sedangkan belanja barang dan belanja modal mengalami kontraksi masing-masing 49,0 persen dan 73,6 persen (yoy)," ucap Angkaswantoro.
