Makassar (ANTARA Sulsel) - Koalisi Kerakyatan yang digagas Fraksi Partai Golkar Makassar menguasai komposisi susunan panitia khusus (pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar periode 2014-2019.
"Saya harapkan pemutusan pimpinan pansus RPJMD dilakukan secara musyawarah dan mufakat," ujar Ketua sementara DPRD Makassar, Rahman Pina saat membuka rapat pembentukan pansus RPJMD di Makassar, Selasa.
Pansus ini perlu dilakukan untuk memperbaharui RPJMD guna menyesuaikan pertumbuhan pembangunan kota saat ini. Dia berharap proses pembentukan susunan unsur pimpinan pansus RPJMD dapat berjalan dengan lancar.
Dalam penentuan pansus RPJMD Kota Makassar itu, Koalisi Kerakyatan Golkar mendominasi pansus dan Muzakkir Ali Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditunjuk sebagai ketua pansus.
Untuk sekretaris ditunjuk dari koalisinya yakni dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Makassar Andi Vivin Sukmasari serta Mustagfir Sabri dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Makassar.
Pemutusan unsur pimpinan ini berdasarkan hasil komunikasi politik fraksi-fraksi yang hadir mengikuti rapat tersebut. Adapun fraksi yang hadir yakni Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, PDI Perjuangan dan Hanura. Sementara dua fraksi yang tidak hadir adalah Fraksi Nasdem dan PPP.
"Unsur pimpinan sudah ditetapkan berdasarkan komunikasi politik tujuh fraksi. Mereka menang secara aklamasi," kata anggota dewan DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir.
Sementara untuk koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) hanya diwakili oleh dua legislatornya Susuman Halim dari Demokrat dan Supratman dari Nasdem.
Ditunjuknya Fraksi PDI-P sebagai sekretaris pansus disebut sebut sebagai isyarat bergabung dalam koalisi kerakyatan bentukan fraksi Golkar. tersebut.
"Kami memang awalnya intens berkomunikasi dengan kubu Demokrat hanya saja partai berkehendak lain (merapat ke Golkar)," kata Andi Vivin Sukmasari Ketua fraksi PDI-P.
Menanggapi, hal tersebut, Sekretaris Fraksi Demokrat, Andi Basdir mengungkapkan awalnya lobi lobi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) diinisiasi Fraksi Golkar sebgai partai pemenang di pileg lalu.
Hanya saja saat itu lobi politik yang dilakukan tanpa menyertakan Fraksi Demokrat, PDIP, hanura serta Nasdem, sehingga Fraksi Demokrat sepakat membangun komunikasi dan koalisi dengan fraksi-fraksi tersebut.
"Kita tidak merapat ke Golkar karena kemarin kita menunggu PDIP dan Hanura, namun dalam perjalanan PDIP mala lebih memilih merapat ke Golkar, tapi itulah politik," ujarnya. S Muryono
Berita Terkait
Pansus DPRD Sulsel lakukan studi banding jasa konstruksi di Bali
Jumat, 17 November 2023 17:22 Wib
Pansus DPRD Sulsel finalisasi dua Ranperda
Kamis, 5 Oktober 2023 11:00 Wib
DPRD Sulsel segera bentuk Pansus dugaan pelanggaran mutasi ASN
Kamis, 7 September 2023 3:52 Wib
Pansus DPRD Sulsel siapkan Ranperda perlindungan lingkungan hidup
Selasa, 1 Agustus 2023 6:51 Wib
Mahfud : Satgas BLBI masih mencari jalan selesaikan perbedaan hitungan utang
Rabu, 12 Juli 2023 7:06 Wib
Pansus DPD meminta negara tidak tunduk dan kalah dengan obligor BLBI
Sabtu, 10 Juni 2023 17:36 Wib
Pansus DPRD Sulsel ekspos tiga Ranpeda inisiatif
Kamis, 4 Mei 2023 19:35 Wib
DPR memperpanjang pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan revisi UU Narkotika
Selasa, 4 April 2023 17:56 Wib