Makassar (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Makassar belum menentukan tempat atau kantor sementara usai kantor DPRD setempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani dibakar massa saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari.
"Sementara ini kita berkantor di rumah masing-masing, tapi terkait dengan kegiatan proses kedewanan itu tetap berjalan via zoom (virtual)," kata Ketua DPRD Kota Makassar Supratman di rumah jabatannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Saat ditanyakan apakah menyiapkan atau meninjau lokasi untuk digunakan 50 anggota DPRD Kota Makassar berkantor sementara, kata dia sudah ada beberapa kandidat.
"Hari ini dan kemarin pascakejadian kita sudah ada beberapa tempat yang dikunjungi, untuk bisa permintaan gedung termasuk sewa. Sampai saat ini belum ada memutuskan, mengiyakan gedung yang bisa disewa," katanya.
Kendati demikian, untuk kesiapan kantor sementara sudah dibahas dan rencana anggarannya dianggarkan pada APBD Perubahan 2025. Namun seluruh aktivitas kedewanan masih berjalan.
"Ada rumah pribadi dipakai, termasuk di sini rumah jabatan dipakai berkantor untuk proses administrasi. Wali Kota menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat Dewan untuk mencari tempat kantor sementara," tuturnya kepada wartawan.
Supratman menuturkan, sejauh ini sudah ada beberapa tempat disurvei dan dikunjungi untuk kesiapan kantor sementara DPRD Kota Makassar. Tetapi belum ada keputusan mana yang dipilih.
"Termasuk gedung samping Masjid Raodah (HM Asyik) bekas Universitas 17 Agustus 1945, ada juga Kantor Perumnas, serta di samping Jalan Faisal ada gedung Kementerian Pendidikan (LPMP) sudah dilobi," sebutnya.
"Tadi malam juga disebut bekas kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) kalau misalnya tidak terpakai, dan pihak provinsi mau menyewakan ke kita, tidak apa-apa, kalau pun dikasih pinjam, alhamdulilah. Karena memang kita anggarkan untuk sewa," paparnya lagi.
Mengenai rencana pembahasan APBD 2026, ia menyatakan belum memikirkan sampai ke sana, sebab APBD Perubahan 2025 saja belum selesai dibahas.
"Jadi, kami lakukan step by step. Untuk saat ini yang sangat mendesak adalah proses perubahan, sudah berjalan," tuturnya.
