Logo Header Antaranews Makassar

Napza: Penyusunan Perda Untuk Odha Perlu Lobi

Kamis, 11 Desember 2014 22:29 WIB
Image Print
Ilustrasi HIV-AIDS (who.org)
"Peraturan daerah terkait hak-hak ODHA untuk mewujudkanya perlu ada lobi-lobi politik dan naskah akademik yang bisa memudahkan," kata Endang di Makassar, Kamis.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Biro Bina NAPZA Sulawesi Selatan Endang Srisukarsi mengatakan untuk mewujudkan Perda tetang HIV-AIDS diperlukan lobi politik dan naskah akademik.

"Peraturan daerah terkait hak-hak ODHA untuk mewujudkanya perlu ada lobi-lobi politik dan naskah akademik yang bisa memudahkan," kata Endang di Makassar, Kamis.

Menurut Endang, tidak hanya sebatas Peraturan Daerah seperti Pergub saja yang harus disusun, namun untuk melindungi ODHA diperlukan peraturan perlindungan di setiap kabupaten yang akan lebih bersifat teknis dan efisien.

Peraturan daerah yang lebih dikhususkan pada kebijakan lokal ini, Endang menilai akan memudahkan penyampaian informasi dan perlindungan bagi ODHA hingga lingkungan-lingkungan khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dengan memberi kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Endang mengatakan, jika penularan HIV/AIDS saat ini sangat cepat, dengan merujuk pada data penderita ODHA yang saat ini mencapai angka 8000-an penderita positif HIV-AIDS di Sulsel, salah satu penyebab cepatnya penyebaran ini dikarenakan kemiskinan, adanya bias gender dan rapuhnya nilai-nilai lokal saat ini.

"Kemiskinan menjadi penyebab yang sangat rentan, misalkan saja seorang janda dengan beberapa orang anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga akan mudah tergiur dengan iming-iming penghasilan yang besar dan kerja yang gampang seperti menjadi pengedar narkoba," katanya.

Yang menjadi isu hangat saat ini yakni terkait kasus ibu rumah tangga dan anak yang terinfeksi HIV-AIDS akibat bias gender.

Perempuan dikonstruksi sebagai makluk yang patuh dan setia pada suami yang cenderung dianggap memilki otoritas lebih dalam rumah tangga hingga plus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi pintu masuk bagi virus.

Karena itu, lanjut dia, Perda yang nantinya akan disusun akan memasukkan kaum perempuan dan anak yang menjadi pihak yang rentan terinfeksi untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah melalui Perda.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kepala Global Inklusi untuk Perlindungan AIDS (GIPA) Sulsel, Nuraini.

"Kekerasan berbasis gender tidak pernah diintegrasikan sebagai salah satu penyebab tertulasnya HIV/AIDS, pada kenyataannya kekerasan berbasis gender ini berkontribusi terhadap penularan," katanya.

GIPA sebagai aliansi yang melindungi hak-hak ODHA akan terus mengawal kebijakan perlindungan terhadap ODHA khususnya perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap diskriminasi di keluarga dan masyarakat. T Susilo



Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026