Makassar (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, masyarakat sipil, dan media, guna menyatukan langkah serta memastikan narasi tunggal Indonesia tersampaikan kuat di forum global menjelang pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, pada November 2025.
"Kami sedang berupaya menyederhanakan penyampaian informasi, agar tidak terjadi salah persepsi. Isu perubahan iklim ini sangat teknikal, jadi penting memastikan publik dan pemangku kepentingan memahami dengan benar," ujar Humas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)/Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Yulia Suryanti melalui keterangan pers di Makassar, Jumat.
Ia menegaskan dalam agenda pertemuan Green Editor Forum yang digagas organisasi Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, bahwa pentingnya strategi komunikasi terpadu agar isu perubahan iklim dapat dipahami secara luas oleh publik.
Yulia mengemukakan COP30 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam memperjuangkan komitmen iklim nasional. KLH sebagai National Focal Point (NFP) berperan memastikan seluruh pihak berbicara dengan satu suara.
"COP30 bukan hanya forum negosiasi, tapi juga ajang menunjukkan bahwa isu iklim bisa menjadi peluang pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memperlihatkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkannya untuk mendorong ekonomi hijau," paparnya.
Menurut dia, BPLH/KLH kini tengah menyiapkan strategi komunikasi terpadu dengan melibatkan jurnalis dan mitra media berkaitan pembahasan solusi perubahan iklim.
"Lucu kalau kita berdebat di luar negeri, tapi tidak satu suara di dalam negeri. Karena itu kami dorong pemahaman bersama dan penguatan kapasitas komunikasi, baik di pusat maupun daerah" kata Yulia.
Sementara itu dari sisi masyarakat sipil, Perwakilan Yayasan Pikul Torry Kuswardono menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam posisi Indonesia di COP30. Isu iklim, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan sosial dan kebijakan nasional.
"Krisis iklim adalah persoalan struktural. Kalau akar ketimpangan tidak diatasi, kebijakan iklim hanya akan melahirkan ketidakadilan baru," katanya.
Ia menjelaskan sebanyak 36 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARKI) kini aktif mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
Aliansi ini mendorong agar setiap kebijakan iklim berlandaskan konstitusi, termasuk pengakuan terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B dan 28 UUD 1945. "Kami ingin negara setia pada konstitusi, bukan hanya pada target iklim di atas kertas," ucapnya.
Ketua Umum SIEJ Joni Aswira Putra menilai media memiliki peran strategis dalam memperkuat narasi iklim Indonesia di COP30. Sebab, liputan iklim harus berbasis sains, berpihak pada keadilan, mengangkat solusi nyata di tingkat lokal. COP30 diharapkan mewujudkan kebijakan nyata berpihak masyarakat dan lingkungan.
"Editor memegang peran penting memastikan itu terjadi di ruang redaksi. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci, agar pemberitaan mengenai komitmen iklim Indonesia semakin transparan dan berdampak," ucap Joni Aswira Putra.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia perkuat narasi nasional jelang COP30 di Brasil November
