Pemprov Sulbar mendorong pengembangan layanan holistik integratif

Jumat, 14 November 2025 12:48 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana pada peluncuran Pos Penimbangan Maju Sejahtera, di Pendopo Rumah Aspirasi, kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (14/11). ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan layanan holistik integratif, yakni menggabungkan posyandu dengan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Jika posyandu kita integrasikan dengan PAUD, orang tua akan bekerja dengan tenang dan anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara bersamaan. Ini akan sangat membantu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana di Mamuju, Jumat.

Itu disampaikan Junda Maulana saat meluncurkan Pos Penimbangan Maju Sejahtera, di Pendopo Rumah Aspirasi, kompleks Kantor Gubernur Sulbar.

Pos pelayanan ini menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan akses layanan tumbuh kembang anak bagi ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.

Ia memberikan apresiasi terhadap inisiatif Dinas Kesehatan Sulbar yang membuka pos penimbangan khusus tersebut, sebagai tindak lanjut dari masukan Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait rendahnya tingkat kunjungan anak ke posyandu.

"Ini langkah yang sangat baik. Kami mengapresiasi jajaran Dinas Kesehatan yang membuka pos pelayanan ini sebagai respon atas kebutuhan ASN yang sering terkendala kesibukan sehingga lupa membawa anaknya ke posyandu," terang Junda Maulana.

Ia menekankan pentingnya keberadaan pos penimbangan di lingkungan kerja Pemprov Sulbar sebagai upaya menekan angka stunting Sulbar yang masih berada di atas standar nasional.

Berdasarkan data BPGRM, stunting Sulbar berada pada angka 26 persen, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat 35 persen.

Sementara, tingkat kunjungan posyandu juga masih bervariasi antara 60-90 persen, dengan rata-rata 74 persen, sehingga belum ideal untuk deteksi dini tumbuh kembang anak.

"Stunting di Sulbar cukup tinggi. Gerakannya harus dimulai dari posyandu. Jika kunjungan masih di bawah standar, sangat mungkin mereka yang tidak datang adalah masyarakat yang berisiko," jelas Junda Maulana.

Pada kegiatan itu, ia meninjau meja layanan dan mengapresiasi adanya meja edukasi yang memberikan informasi langsung kepada orang tua mengenai status gizi dan risiko pertumbuhan anak.

"Posyandu tidak boleh menjadi kegiatan formalitas. Orang tua harus tahu status anaknya. Ini sangat bagus, karena ada edukasi yang menjelaskan bahwa anak berisiko, berat badannya hampir di bawah normal dan apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Ia berharap model pelayanan seperti itu direplikasi ke kantor-kantor pemerintah, termasuk di instansi vertikal maupun kabupaten.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa pos penimbangan itu diperuntukkan khusus anak-anak ASN yang selama ini kurang rutin menghadiri posyandu umum.

"Sebagian besar anak ASN tidak sempat berkunjung ke posyandu karena kesibukan orang tuanya. Kami membantu Pemkab Mamuju karena wilayah pemprov berada di Mamuju. Inisiatif ini disambut baik oleh pak Gubernur," katanya.

Pos penimbangan itu, lanjut Nursyamsi akan dibuka sebulan sekali sesuai jadwal posyandu, namun juga tersedia layanan setiap hari Jumat bagi pegawai Pemprov Sulbar yang berhalangan hadir pada hari pelaksanaan.