Makassar (ANTARA) - Terkait adanya rencana pembangunan Markas TNI AD di Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, perwakilan PT Vale Indonesia menyampaikan bahwa area tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi pihak keamanan negara, seperti TNI/POLRI.
Lembaga ini merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga memiliki kewenangan dalam menjaga area Tanamalia.
"Kami tegaskan bahwa rencana pembangunan Markas TNI AD di area di Tanamalia tidak ada kaitannya dengan rencana operasional PT Vale," kata kata
Head of Corporate Communications PT Vale Vanda Kusumanigrum melalui pernyataannya, Kamis.
Pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan sebelumnya yakni Pembangunan Batalyon TNI AD di Luwu Timur mendapat penolakan warga
Menurutnya, sebagai Perusahaan yang taat akan hukum dan aturan, PT Vale menghormati kewenangan dan yuridiksi yang dimiliki oleh Lembaga Negara tersebut.
Dia mengatakan PT Vale menghargai setiap saran dan masukkan mengenai operasional di Blok Tanamalia serta berkomitmen untuk terus mendengar dan siap merespons melalui saluran pengajuan saran dan keluhan yang dapat diakses melalui WhatsApp dan SMS nomor 081144407204, atau bersurat ke Kantor Eksternal Relations PT Vale di Jalan Ternate, No 44 Pontada, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur.
Sesuai komitmen yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT Vale akan mengembalikan seluruh area konsesi sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan hutan lindung pada akhir masa tambang.
PT Vale Indonesia dalam menjalankan operasionalnya selalu memegang teguh nilai-nilai perusahaan yakni menghargai keberlanjutan bumi dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Perusahaan yang selaras dengan UN Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights (BHR), serta peraturan perundangan yang berlaku.
Sebagai bagian dari grup Mining Industry (MIND ID), PT Vale juga senantiasa mengedepankan dialog terbuka dan transparan bersama masyarakat dan stakeholders lainnya serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
