Lindungi potensi ekonomi, Kemenkum Sulbar dan PMD Polman percepat pendaftaran merek kolektif

Kamis, 29 Januari 2026 04:30 WIB

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar Hidayat Yasin (tengah) dan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar Yudiarto Syahrir (kiri) pada pertemuan koordinasi membahas langkah percepatan pendaftaran merek kolektif, di Polewali Mandar, Rabu (28/1/2026). ANTARA/HO-Kemenkum Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai langkah akselerasi atau percepatan pendaftaran merek kolektif di daerah itu.

"Pertemuan bersama Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar ini sebagai salah satu upaya kami melindungi potensi ekonomi di Sulbar," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar Hidayat Yasin, di Polewali Mandar, Rabu

Kegiatan itu, kata Hidayat, juga sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mengimplementasikan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.

"Fokus utamanya adalah mencapai target pendaftaran merek kolektif sebesar 40 persen dari jumlah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)," ujar Hidayat.

Hidayat menjelaskan merek kolektif merupakan instrumen perlindungan hukum yang sangat vital bagi sebuah produk.

"Merek kolektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi identitas yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas," ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Hidayat juga mengimbau agar segera dilakukan inventarisasi potensi produk unggulan sebagai langkah awal pendaftaran.

"Hal ini diharapkan dapat memicu munculnya ekosistem ekonomi berbasis kekayaan intelektual di wilayah perdesaan," kata Hidayat.

Ia berharap pertemuan koordinasi yang dihadiri perwakilan dari 10 kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar itu dapat mempercepat perlindungan kekayaan intelektual kolektif di daerah.

"Sehingga produk-produk asli Sulbar memiliki legalitas yang kuat dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan," ujar Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar Yudiarto Syahrir menyambut positif inisiatif yang dilakukan Kemenkum Sulbar tersebut.

Yudiarto menyampaikan pihaknya mendukung program tersebut melalui pendampingan langsung kepada perangkat desa.

"Kami berterima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Kemenkum Sulbar. Kami akan segera melakukan pemetaan produk desa yang potensial dan berharap adanya fasilitasi berkelanjutan agar proses pendaftaran merek kolektif ini berjalan lancar," kata Yudiarto.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.