
Pemekaran Kecamatan Diharap Tidak Susahkan Warga

"Jangan ada warga yang disusahkan dalam pemekaran wilayah ini...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Makassar berharap pembentukan sejumlah wilayah administrasi baru tidak menyusahkan warga setelah pemekaran telah dilaksanakan.
"Jangan ada warga yang disusahkan dalam pemekaran wilayah ini. Semoga saja tidak ada warga yang dipunguti biaya administrasi lagi," ujar Ketua Pansus Pemekaran Wilayah DPRD Makassar, Sangkala Saddiko, Rabu.
Dia mengatakan, pemekaran wilayah baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan pasti diikuti dengan penyesuaian urusan administrasi kependudukan.
Karena itu, dirinya mewanti-wanti agar pemerintah tidak lagi menyulitkan warganya. Sangkala berharap, pemkot sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk soal anggaran.
Sangkala menyatakan saat ini anggaran soal pemekaran wilayah belum disinggung dalam pembahasan Pansus karena masih banyak agenda lainnya yang harus dibahas.
"Hal itu baru dibicarakan pada penyusunan APBD-Perubahan pada pertengahan tahun nanti. Pansus, saat ini fokus membahas hal teknis seputar rencana pembentukan wilayah administrasi," katanya.
Sangkala menyebutkan pemekaran wilayah mesti diikuti sejumlah penyesuaian, antara lain pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.
Masalah yang sama berlaku untuk berbagai perizinan. Penyesuaian tersebut, menurutnya, sudah sepantasnya menjadi tanggungan pemerintah sebagai pengusul pemekaran wilayah.
Kepala Bagian Pemerintahan Makassar, Sri Sulsilawati menyatakan Pemerintah Kota akan siap terhadap konsekuensi dari pemekaran wilayah. Termasuk penyesuaian data kependudukan. Hal itu, akan dibicarakan lebih lanjut setelah teknis pemekaran dirampungkan.
Sri menjelaskan sejauh ini Pemkot dan Pansus DPRD baru bersepakat soal pembentukan dua kecamatan baru. Satu kecamatan dibentuk dari pemekaran di antara kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Satu lagi kecamatan hasil pemekaran wilayah kepulauan yang sebelumnya masuk kecamatan Ujung Tanah. Sedangkan jumlah pemekaran wilayah kelurahan masih diperdebatkan.
Sebelumnya Wali Kota Makassaar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyampaikan sesuai dengan misinya yakni membentuk kecamatan kepulauan segera diwujudkan.
"Insya Allah tahun ini akan diketuk. DPRD juga mendukung kecamatan kepulauan karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakaat di pulau itu," terang Danny beberapa waktu lalu saat mendistribusikan bantuan logistik berupa bahan pokok di dua pulau yakni Pulau Lumu-lumu dan Pulau Bone Tambu, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah.
Menurut pasangan Syamsu Rizal ini, saat ini pulau itu hanya mendapatkan dana sekitar 1/700 dari APBD Makassar. Tapi kalau kecamatan pulau terbentuk berarti anggaran akan lebih besar yakni sekitar 1/55 dari APBD. Agus Setiawan
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
