FPPS Tidak Sepakat Penghapusan PBB
"Dari mana daerah mendapatkan anggaran kalau PBB dihapus, kebijakan pemerintah pusat ini kami tolak...
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat menyatakan tidak sepakat jika penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan pemerintah pusat.
"Dari mana daerah mendapatkan anggaran kalau PBB dihapus, kebijakan pemerintah pusat ini kami tolak," kata Ketua Ormas FPPS Provinsi Sulbar, Nirwansyah di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, selama ini PBB telah signifikan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sehingga harus terus dipertahankan kebijakan itu.
"Pajak telah digunakan pemerintah di daerah membangun sekolah jalan rusak jembatan dan infstruktur lainnya, makanya kebijakan ini jangan dihapus, karena jangan sampai anggaran daerah tidak tersedia untuk pembangunan," katanya.
Menurut dia, kalau PBB yang sesungguhnya tidak membebani masyarakat diberbagai lapisan, dihapus maka sulit bagi daerah untuk membiayai dirinya berkembang.
"Infrastruktur akan sulit dibangun dari anggaran daerah yang berasal dari pajak, kalau PBB dihapus dan itu artinya roda perekonomian masyarakat akan terhambat dan pembangunan akan stagnan," katanya.
Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan adanya PBB karena dirasakan sangat penting bagi pembangunan daerah.
"Masalah dihapuskannya PBB oleh pemerintah pusat, telah menimbulkan pro dan kontra namun daerah tetap butuh pajak untuk pembangunan sehingga mesti dipertahankan kebijakan, penggunaan pajak dalam anggaran daerah juga mesti diawasi ketat penggunaannya, agar anggaran terarah dan efisien dimanfaatkan benar benar untuk kepentingan daerah," katanya. Agus Setiawan
Pewarta : M Faisal Hanapi
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
