BPBD Sulbar dorong pemda memiliki rencana kontingensi bencana banjir

Kamis, 19 Februari 2026 21:48 WIB

Kepala Pelaksana Harian BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya rencana kontingensi (renkon) bencana banjir bagi kabupaten, sebagai langkah strategis menghadapi potensi luapan sungai, curah hujan tinggi, dan genangan di sejumlah wilayah rawan bencana.

"Kami mendorong agar setiap pemerintah daerah segera memiliki rencana kontingensi bencana banjir sebagai upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pasca-bencana," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah di Mamuju, Kamis.

Rencana kontingensi banjir itu, katanya, menjadi pedoman bersama lintas perangkat daerah, TNI-Polri, relawan serta masyarakat dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pasca-bencana

"Dokumen ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar agar seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kita ingin memastikan setiap unsur memahami peran dan tanggung jawabnya," ujarnya.

Dokumen tersebut memuat pemetaan risiko wilayah rawan banjir, penetapan skenario kejadian berdasarkan tingkat ancaman, sistem peringatan dini, rencana kebutuhan dan distribusi logistik, hingga penentuan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian.

"Dengan perencanaan yang matang, respons diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi," katanya.

BPBD Sulbar juga terus memperkuat edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan penyebaran informasi kesiapsiagaan.

Edukasi itu, katanya, penting agar masyarakat memahami langkah-langkah penyelamatan diri dan keluarga saat terjadi banjir.

"Kita tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci mewujudkan Sulbar yang tangguh dan siap menghadapi banjir," kata dia.

Pada kesempatan itu ,Yasir Fattah menyampaikan bahwa BPBD Sulbar juga terus mendorong penguatan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang sadar, siap dan mampu menghadapi ancaman bencana.

"Ketangguhan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri kokoh, tetapi juga dari pengetahuan, kesiapsiagaan dan kepedulian warganya. Desa dan kelurahan harus menjadi garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana," katanya.

Melalui program Destana, BPBD Sulbar melakukan penguatan kapasitas masyarakat dengan pelatihan kebencanaan, penyusunan rencana evakuasi mandiri, pembentukan relawan desa, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dunia usaha dan komunitas terus ditingkatkan agar tercipta sinergi dalam menghadapi potensi bencana.

Dia menjelaskan desa dan kelurahan diarahkan menjadi ruang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

"Dengan kesiapsiagaan yang terbangun sejak dini, dampak bencana dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat," ujar dia.

Ia mengatakan semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Sulbar yang tangguh.

"Ketika masyarakat memahami risiko dan tahu apa yang harus dilakukan, maka kita telah selangkah lebih maju dalam melindungi daerah ini dari ancaman bencana," kata Yasir Fattah.