Sulbar lakukan pengukuran indeks demokrasi

Jumat, 27 Februari 2026 22:22 WIB

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulbar, Darwis Damir, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil pelaksanaan FGD IDI tingkat provinsi Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Mamuju, Jumat (27/2/2025) ANTARA/ HO-Humas Pemprov Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pengukuran IDI Tahun 2025 untuk memastikan proses pengumpulan data dan validasi indikator demokrasi berjalan sesuai dengan pedoman serta metodologi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin akurasi serta objektivitas pengukuran IDI.

Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran IDI sendiri bertujuan untuk memotret perkembangan demokrasi di daerah berdasarkan sejumlah indikator, antara lain aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kualitas lembaga demokrasi.

Hasil pengukuran ini nantinya menjadi dasar perumusan kebijakan strategis dalam rangka penguatan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

Pemprov Sulbar mendukung penuh seluruh tahapan pengukuran IDI dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

"Kami siap bersinergi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sehingga hasil pengukuran IDI benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di Sulbar," ujarnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi dalam mewujudkan sinergitas pusat dan daerah pada setiap tahapan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.