Realisasi dana TKD ke Sulsel hingga akhir Januari 2026 sebesar Rp3,9 triliun

Minggu, 1 Maret 2026 22:34 WIB

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Supendi (tengah) saat memaparkan perkembangan APBN Kita di Makassar, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di wilayahnya hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp3,9 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp26,8 triliun.

"Untuk transfer dana pusat ke daerah itu hingga 31 Januari 2026 tersalurkan Rp3,9 triliun dari pagu anggaran Rp26,8 triliun atau sekitar 14,75 persen," ujarnya yang dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

Supendi menjelaskan serapan belanja TKD ini terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp18,1 triliun.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi dua yakni fisik dan nonfisik. Untuk DAK Fisik pagu yang ditetapkan Rp290,6 miliar dan DAK Nonfisik sebesar Rp6,3 triliun.

DAK Nonfisik telah realisasi Rp1,1 triliun atau 17,09 persen yang digunakan untuk biaya operasional kesehatan (BOK) Puskesmas, biaya operasional sekolah (BOS) Pendidikan, tunjangan profesi guru, serta tambahan penghasilan ASN daerah (Tamsil).

"Untuk DAK Nonfisik ini digunakan untuk biaya operasional kesehatan atau BOK Puskesmas, Dana BOS Pendidikan, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan ASN daerah," katanya.

Sementara itu, Dana Desa (DD) memiliki pagu sebesar Rp1,7 triliun dan belum terealisasi. Dana Desa digunakan untuk bantuan langsung tunai, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, program kampung iklim (Proklim), serta pemberdayaan masyarakat.

Supendi menekankan bahwa pemanfaatan dana transfer tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.