Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Perhubungan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia (KTI) meskipun harus melalui kebijakan pusat terkait penganggaran guna peningkatan pemeratan ekonomi nasional.
"Kementerian mendorong adanya keberpihakan pada sisi pertumbuhan ekonomi khususnya percepatan infrastruktur di KTI," kata Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementrian Perhubungan, Sugihardjo, Rabu.
Ia menyatakan kendati pertumbuhan ekonomi KTI baru mencapai 10 persen lebih sementara di wilayah barat mengampiri 90 persen tentunya target pemerataan pembangunan infrastruktur harus dicapai sesuai target yang diharapkan.
"Untuk memajukan itu, infrastruktur harus didorong supaya kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional meningkat," ujarnya usai diskusi Economic Outlook 2015 mengusung tema menyoal arah kebijakan infrastuktur KTI di era pemerintahan Jokowi-JK.
Sugihardjo menyebutkan, untuk anggaran pembangunan infrastruktur di KTI sesuai APBN 2015 sebanyak Rp10,2 triliun meliputi 12 provinsi sementara alokasi pembangunan infrastruktur secara nasional Rp26,86 triliun, total anggaran untuk Kemenhub Rp44,9 triliun.
"Serapan untuk anggaran di KTI sekitar 30 persen dari jumlah anggaran Kementerian seperti percepatan tol laut, dermaga penyeberangan, jalur kereta api baru dan pembangunan landasan baru bandara maupun bandara perintis," ujarnya.
Sementara Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu mengungkapkan KTI membutuhkan sarana infrastuktur guna menopang perekonomian Indonesia. Seharusnya kebijakan investor di serahkan masing-masing daerah misalnya Makassar dianggap mampu mandiri.
"Misalnya untuk pembangunan tol, seharusnya izinnya tol, tapi kenyataannya untuk pengurusan izin terkadang lebih lama dan panjang dari pada proses pembangunannya," ujar dia.
Menurutnya kondisi Makassar saat ini sudah sangat mendesak untuk peningkatakan pembangunan infrastuktur jalan mengingat pertumbbuhan kendaraan tiap tahun terus meningkat.
"Apabila 2017 tidak ada gebrakan untuk pembangunan infrastuktur jalan, kemungkinan besar Makassar akan mengalami kemacetan permanen," tuturnya.
Ia mengemukakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar mencapai 9 persen, dengan pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat hingga 11 persen, sementara tidak diimbangi dengan pembangunan infrastuktur jalan.
Mengatasi permasalahan-permasalahan perkotaan terssebut, kata dia, kebijakan menarik investor sebaiknya diserahkan ke masing-masing daerah.
"Jika ingin memacu perekonomian Indonesia, maka kota-kotanya yang harus diperhatikan karena untuk peningkatan secara Nasional harus ditunjang oleh kota-kota." paparnya.
Makassar, sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan perekonomian mendatang optimis dapat tumbuh diatas 9 persen.
"Untuk Makassar Perusda akan dijadikan sebagai pengendali inflasi, dengan mengubah dalam bentuk PT. Misalnya untuk Perusda Pasar, akan diubah menjadi PT Beras, PT Sayur, PT Daging, PT Minyak," tambah Ramdah disapa akrab Danny Pomanto.
Pada diskusi tersebut hadir pula sebagai pembicara yakni Kepala Pusat Kajian Infrastuktur Universitas Indonesia, Bambang Susantono, Direktur Komersial PT Semen Tonasa Tri Abdisatrijo, dan Dirut Pelindo IV, Mulyono. Agus Setiawan