Pemprov Sulsel: Pendekatan penanggulangan kemiskinan terkoordinasi lintas sektor

Senin, 20 April 2026 13:53 WIB

Sekda Sulsel Jufri Rahman. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak lagi dilakukan secara parsial, namun menyeluruh dan harus terkoordinasi lintas sektor.

“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” ujar Sekda saat membuka Musrembang Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Senin.

Jufri Rahman menegaskan, setiap intervensi kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang dirilis pada 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen, lebih rendah dari nasional yang berada di 8,25 persen.

Angka tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,77 persen.

Capaian ini menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus memperkuat posisinya di kawasan Indonesia Timur.

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data BPS (rilis 22 September 2025), terdapat delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen, yakni Pangkep (11,6 persen), Jeneponto (11,42 persen), Luwu (10,97 persen), Luwu Utara (10,74 persen), Enrekang (10,73 persen), Kepulauan Selayar (10,61 persen), Tana Toraja (10,54 persen), dan Toraja Utara (10,05 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar (4,43 persen), Kota Parepare (4,44 persen), Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91 persen), Luwu Timur (5,79 persen), dan Wajo (5,86 persen).

“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Karena itu, saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data, mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan secara spesifik, serta memastikan setiap program intervensi tepat sasaran.

Hal ini dilakukan melalui integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sebagai faktor utama dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.