Pemkot Makassar pangkas perjalanan dinas Rp60 miliar pada 2026

Kamis, 23 April 2026 09:55 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan memangkas anggaran Rp60 miliar pada tahun anggaran 2026 dari biaya perjalanan dinas yang selanjutnya dialokasikan untuk sektor infrastruktur serta pendidikan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Kamis, mengatakan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang selama ini digunakan, akan dipangkas sehemat dan seefisien mungkin, untuk kemudian dialihkan guna kepentingan lain.

"Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran perjalanan dinas, kita hemat mencapai Rp50 miliar-Rp60 miliar," katanya.

Anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga mencapai Rp60 miliar. Rinciannya, perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sedangkan perjalanan luar negeri dipangkas hingga 70 persen.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran rutin yang selama ini cukup besar dalam struktur APBD.

Hal itu, katanya, menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan pemerintahan setempat saat ini juga berani menata ulang program prioritas demi menciptakan dampak yang lebih besar dan merata bagi masyarakat.

Ia menegaskan efisiensi tersebut bukan berarti menghambat kinerja pemerintahan, akan tetapi sebaliknya mendorong jajaran OPD tetap produktif dengan mengoptimalkan teknologi dan pola kerja lebih efektif.

"Perjalanan dinas kita batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang sudah banyak alternatif, bisa melalui koordinasi virtual atau cara lain yang lebih efisien," katanya.

Di tengah dorongan efisiensi anggaran, Wali Kota Munafri juga membuat kebijakan menghentikan pengadaan kendaraan dinas baru pada tahun anggaran 2026.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya menekan belanja yang tidak prioritas, sekaligus mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Munafri, yang akrab disapa Appi itu, mengaku memilih memanfaatkan kendaraan dinas bekas, termasuk pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.

Anggaran yang berhasil dihemat dari penghentian pengadaan kendaraan dinas dan pemangkasan perjalanan dinas, dialihkan ke sektor prioritas, khususnya pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Langkah tersebut sekaligus mengirim pesan kuat bahwa pemerintah kota setempat ingin lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan baru, diarahkan ke sektor yang lebih berdampak langsung, mulai dari pelayanan publik hingga program kesejahteraan.

"Tahun 2026, tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru tahun ini. Kita maksimalkan yang ada," demikian Appi.