KPK libatkan ACC Sulawesi bekali pemuda pendidikan antikorupsi

Sabtu, 25 April 2026 17:59 WIB

Suasana foto bersama saat pelatihan anti korupsi bagi pemuda melalui pelatihan Youth Integrity Center (YIC) diselenggarakan KPK melibatkan ACC Sulawesi di Aula Prof Abd Razak Datu, Fakultas Kedokteran Kampus 2 UMI Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/4/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi membekali pemuda pendidikan antikorupsi melalui pelatihan Youth Integrity Center (YIC), sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pengadaan barang dan jasa yang tercatat sebagai sektor dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi," ujar Pelaksana harian (Plh) Direktur Peran Serta Masyarakat KPK RI Dion Hardika di Aula Prof Abd Razak Datu Fakultas Kedokteran Kampus 2 UMI Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Ia menyebutkan, dari Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan bahwa 82 persen pemerintah provinsi dan 67 persen pemerintah kabupaten/kota berada dalam kategori rentan korupsi akibat lemahnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PJB).

"Data KPK juga mengungkapkan bahwa hampir 90 persen perkara korupsi yang disidangkan berkaitan dengan sektor ini," paparnya mengungkapkan.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari pendidikan anti korupsi yang menyasar kalangan muda sebagai agen perubahan, di tengah meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kegiatan ini menjadi semakin relevan. Sebab, data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2025 turun ke skor 34 dan berada di peringkat 109 dunia. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya upaya pemberantasan korupsi dan kepastian hukum di sektor publik.

Sementara Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun memaparkan, khusus di Sulawesi Selatan, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar.

"Berdasarkan catatan akhir tahun Anti Corruption Committee Sulawesi, pada 2024 terdapat 73 perkara dari total 120 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar, itu berasal dari sektor PBJ, tuturnya menegaskan.

Melihat tingginya angka tersebut, ungkap dia, pendekatan pemberantasan korupsi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Diperlukan penguatan upaya pencegahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda.

Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia Zakir Sabara pada kesempatan itu menegaskan, bahwa korupsi bukan hanya persoalan sistem dan hukum, melainkan persoalan integritas manusia. Diperlukan pendekatan pemberantasan korupsi untuk diperluas dengan menyiapkan sumber daya manusia berkarakter kuat dan berintegritas tinggi.

"Kita tidak cukup hanya memperbaiki sistem. Selama manusianya tidak disiapkan, korupsi akan selalu menemukan jalannya," ujar Zakir menekankan.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami proses pengadaan barang dan jasa publik secara komprehensif, serta berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan advokasi di lingkungan sekitarnya. Sekaligus memperkuat pencegahan korupsi, khususnya di sektor PJB yang selama ini menjadi salah satu titik rawan praktik korupsi di Indonesia.