Eksportir butuh insentif pemerintah hadapi dampak krisis energi

Rabu, 29 April 2026 06:03 WIB

Ilustrasi. Sejumlah komoditi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang diekspor ke beberapa negara oleh PT Surya Mandiri Sejahtera. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

Makassar (ANTARA) - Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R Pabettingi mengungkapkan bahwa eksportir Sulawesi Selatan membutuhkan intensif pemerintah menghadapi dampak krisis energi berupa minyak bumi.

Pasalnya, minyak bumi ini mengalami tren kenaikan akibat ketegangan di Timur Tengah yang dipastikan bisa memicu lonjakan biaya logistik dan dapat menekan daya saing komoditas ekspor daerah.

"Para eksportir di Sulsel berharap adanya langkah konkret pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan. Kita butuh dukungan pemerintah, terutama bagi pelaku UMKM yang menguasai mayoritas produk ekspor," urainya di Makassar, Selasa.

Saat ini, kata Arief, penyesuaian harga pada lini bahan bakar nonsubsidi seperti dexlite sudah mulai dirasakan masyarakat sehingga tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para eksportir pada transmisi harga energi ke sektor logistik.

"Dampaknya sudah terasa sekarang, melalui berkurangnya pasokan dan perubahan harga di sektor nonsubsidi," ujarnya.

Arief mengungkapkan invasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di jalur Selat Hormuz berpotensi menghambat distribusi minyak mentah dunia, termasuk Indonesia.

Bagi Arief, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi berbasis BBM untuk distribusi barang. Jika biaya bahan bakar melambung, maka sektor logistik akan menjadi yang paling pertama terpukul, dan kemudian berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat masyarakat.

"Untuk Indonesia, hal ini menjadi alarm serius mengingat ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) yang masih cukup tinggi," ujarnya.

Sebagai langkah mengantisipasi krisis yang lebih dalam, pemerintah didorong untuk segera melakukan diversifikasi sumber energi dengan mencari jalur pasokan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik geopolitik tersebut.

Titik krusial lainnya berada pada ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan beban subsidi solar.

Kekhawatiran juga terhadap APBN yang tidak kuat, kemudian subsidi solar dianggap bisa jebol kapan saja. Sehingga diharapkan pemerintah segera harus mencari solusi agar harga solar subsidi tetap bertahan demi menjaga roda logistik tetap bergerak.

Maka pemberian insentif diharapkan dapat menjadi penopang bagi para pelaku usaha komoditas agar tetap kompetitif di pasar global, meskipun biaya logistik dunia tengah mengalami tren kenaikan akibat ketegangan di Timur Tengah.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menggenjot ekspor barang jadi ketimbang bahan mentah guna meningkatkan nilai tambah dan profitabilitas.