Kanwil Kemenkum Sulbar evaluasi pelayanan publik

Sabtu, 16 Mei 2026 19:25 WIB

Suasana rapat evaluasi. (ANTARA/dok)

Mamuju (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa evaluasi pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh layanan berjalan efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Saefur Rochim di sela kesempatannya

Sejalan dengan itu, Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanan pelaksanaan Persiapan Pengumpulan Data Kegiatan Evaluasi Berjalan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia periode Januari–Juni 2026 yang digelar pada Selasa (12/5) di Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum John Batara bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK).

Dalam rapat tersebut, disampaikan pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui metode wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan unsur pemberi maupun penerima layanan publik. Kegiatan itu bertujuan menggali data dan informasi terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelaksanaan pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode berjalan Januari–Juni 2026.

Semantara itu, John Bataramenyampaikan bahwa pelaksanaan FGD dapat dilakukan secara virtual melalui Zoom guna mempermudah koordinasi lintas instansi dan menjangkau seluruh informan eksternal tanpa terkendala jarak.

“Pelaksanaan FGD secara virtual menjadi solusi efektif untuk memastikan seluruh informan dapat berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi, sehingga pengumpulan data tetap berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Tim Pokja BSK Kanwil Kemenkum Sulbar akan segera menyusun jadwal pelaksanaan lapangan secara terperinci, termasuk penyiapan panduan wawancara mendalam dan daftar periksa FGD guna memastikan proses pengumpulan data berjalan sistematis dan seragam.