Bawaslu Sulsel bekali Gen-Z jadi pengawas partisipatif

Senin, 18 Mei 2026 16:08 WIB

Suasana kegiatan edukasi program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilu tahun 2026, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin (18/5/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Bawaslu Sulsel.

Maros (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan membekali kalangan anak muda, utamanya Generasi Z (Gen-Z), tentang pengawasan agar ikut andil mengawasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

"Karena pengawasan tidak hanya bertumpu pada lembaga pengawas, melainkan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat," kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Baruga Kantor Bupati Kabupaten Maros, Senin

Perempuan disapa akrab Ana ini menjelaskan kegiatan program P2P tahun 2026 bertema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" itu menjadi bagian dari edukasi yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur yang merepresentasikan masyarakat.

Ana juga menjelaskan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam pusaran demokrasi, mulai dari calon kepala daerah, calon legislatif, partai politik, pemilih, hingga KPU selaku penyelenggara teknis, harus masuk ekosistem pengawasan bersama.

Selain itu, keterbatasan struktur formal Bawaslu dalam menjangkau wilayah geografis yang luas membuat gerakan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat menjadi krusial.

"Kehadiran Bawaslu bukan hanya untuk memastikan proses pengawasan berjalan baik, tetapi juga menjaga keadilan pemilu serta memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan penyelenggara," tuturnya.

Melalui program P2P ini, tambah Ana, Bawaslu berkomitmen mencetak komunitas pengawas yang aktif, kritis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi.

Langkah taktis ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat menyongsong Pemilu 2029.

Di tempat terpisah, anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menuturkan hal yang sama, bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas eksklusif lembaga pengawas, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Pada program P2P ini, Bawaslu fokus membentuk kader pengawas tangguh sebagai langkah awal menghadapi tahapan Pemilu 2029, apalagi pesertanya didominasi Gen Z.

Kelompok ini dinilai memiliki posisi dan peran sangat strategis dalam menentukan arah demokrasi pada masa depan.

"Kesadaran politik harus dibangun sejak dini. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif menjadi benteng pertahanan dalam mengidentifikasi dan mencegah setiap potensi pelanggaran di lapangan," paparnya di Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkep.

Dalam materinya, ia membekali peserta dengan kemampuan taktis untuk mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu sejak dini, seperti edukasi mendalam berbagai bentuk pelanggaran merusak tatanan pemilu, seperti praktik politik uang, intimidasi, hingga bentuk tekanan terhadap pemilih.

Saiful menambahkan pengawasan yang baik dan ketat tujuan utamanya adalah menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Hasil pemilu yang bersih diyakini akan sejalan dengan lahirnya pemimpin yang berkualitas serta memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat.