PNBP lelang di Sulsel mencapai Rp6,09 miliar per April 2026

Minggu, 24 Mei 2026 14:45 WIB

Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing. ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lelang per 30 April 2026 mencapai Rp6,09 miliar.

Kepala DJKN Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing di Makassar, Minggu, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan negara melalui sektor lelang dan pengurusan piutang negara di wilayah Sulsel menunjukkan capaian positif hingga April 2026.

"Realisasi PNBP lelang maupun piutang negara terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan pendapatan daerah," ujarnya.

Wibawa menjelaskan, realisasi PNBP lelang di Sulawesi Selatan hingga 30 April 2026 mencapai Rp6,09 miliar atau sebesar 24,45 persen dari target tahunan.

Meski secara tahunan masih mengalami kontraksi, aktivitas lelang tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung penerimaan negara serta mendorong perputaran ekonomi daerah.

Kontribusi lelang terhadap penerimaan negara tercatat mencapai Rp1,53 miliar hingga April 2026, meningkat dibanding Maret 2026 sebesar Rp1,27 miliar.

Sementara kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui BPHTB mencapai Rp4,37 miliar.

"DJKN Sulsel juga mencatat sejumlah objek lelang strategis yang tayang melalui portal lelang.go.id," katanya.

Wibawa mengaku, salah satu pokok lelang terbesar berasal dari KPKNL Palopo berupa tanah dan bangunan SPBU di Kabupaten Luwu Timur dengan nilai pokok lelang Rp6 miliar dan menghasilkan PNBP lelang sebesar Rp240 juta.

Selain itu, terdapat objek lelang di wilayah Makassar berupa sebidang tanah seluas 20 ribu meter persegi dengan nilai limit Rp330,6 miliar dan uang jaminan Rp165,3 miliar.

Sementara di Parepare, objek lelang berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Soppeng memiliki nilai limit Rp3,3 miliar.

Di sektor piutang negara, DJKN Sulsel mencatat realisasi PNBP piutang negara sebesar Rp77,09 juta hingga April 2026 atau mencapai 151,73 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 399,06 persen secara year on year.

Menurut Wibawa, peningkatan realisasi tersebut didorong pembayaran angsuran debitur LPDB-KUMKM serta optimalisasi pengurusan piutang negara oleh DJKN Sulsel.

"Hingga April 2026, outstanding piutang negara tercatat mencapai Rp271,64 miliar dan 1,35 juta dolar AS dengan total 341 berkas pengurusan," tuturnya.

Beberapa instansi dengan outstanding piutang terbesar antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wibawa menegaskan bahwa DJKN Sulsel terus berupaya memperkuat pengelolaan kekayaan negara, optimalisasi lelang, serta percepatan penyelesaian piutang negara guna mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.