Sekda Sulsel sebut rekomendasi BPK jadi acuan tata kelola pemda
Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi acuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pemerintahan daerah.
Jufri Rahman di Makassar, Minggu, mengatakan pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang taat asas, transparan, dan akuntabel.
“Rekomendasi yang diberikan tentu harus menjadi acuan dalam bekerja dan bertindak ke depan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” katanya.
Ia menjelaskan pemeriksaan keuangan menjadi semakin penting seiring pelaksanaan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema proyek tahun jamak.
Menurut dia, program tahun jamak memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam aspek tata kelola penganggaran dan pertanggungjawaban.
“Program multiyears project membutuhkan pengawasan dan ketelitian administrasi yang lebih kuat karena melibatkan pelaksanaan anggaran lintas tahun,” ujarnya.
Jufri menegaskan Pemprov Sulsel memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar langkah korektif, melainkan bagian dari upaya pembinaan dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi.
“Pemeriksaan BPK ini juga menjadi upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang sesuai regulasi,” katanya.
Ia menambahkan setiap anggaran yang digunakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri.
Pewarta : Abdul Kadir
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
