Bupati Gowa sebut skema KPBU solusi pembiayaan infrastruktur daerah
Gowa (ANTARA) - Bupati Gowa, Sulawesi Selatan Sitti Husniah Talenrang menyambut baik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sebagai salah satu solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
"Di Kabupaten Gowa sementara kami pikirkan, tetapi ini sangat bagus karena merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing. Banyak kepala daerah yang tertarik, karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD,” ujarnya di Gowa, Jumat.
Menurut Sitti Husniah Talenrang, skema KPBU dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan berbagai sektor strategis, khususnya infrastruktur yang selama ini terkendala karena keterbatasan anggaran.
Ia menilai, kehadiran KPBU mampu membantu pemerintah daerah menjalankan program-program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran, seperti jalan, jembatan, drainase dan sebagainya, dengan KPBU dapat menjadi solusi agar program-program tersebut tetap dapat terlaksana,” jelasnya.
Bupati menyebut, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Gowa yang berpotensi didorong melalui skema pembiayaan tersebut.
“Untuk Gowa, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas,” tegas Bupati Gowa.
Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, mengatakan Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Menurutnya, posisi strategis Sulawesi Selatan sebagai pusat perdagangan, jasa dan logistik di kawasan timur Indonesia menjadi modal penting untuk menarik investasi yang lebih besar.
“Infrastruktur adalah penggerak perekonomian. Pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi fondasi utama yang menentukan seberapa cepat suatu daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonominya,” ungkap Martha.
Kendati demikian, dirinya mengakui keterbatasan fiskal APBN maupun APBD menjadi tantangan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Karena itu, KPBU hadir sebagai strategi utama untuk menjembatani kebutuhan pembangunan dengan melibatkan partisipasi sektor swasta.
“KPBU bukan lagi hanya alternatif, tetapi menjadi solusi untuk menjembatani keterbatasan fiskal dengan mengundang partisipasi, inovasi dan efisiensi dari sektor swasta,” katanya.
Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
