Kantor penyedia proyek Perpus digital digeledah jaksa di Makassar

Rabu, 17 Juni 2026 21:08 WIB

Suasana penggeledahan tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Perpustakaan Digital pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, di kantor penyedia PT APM, Kawasan Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar, Rabu (17/6/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Kejati Sulsel.

Makassar (ANTARA) - Kantor PT APM salah satu penyedia jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan turut digeledah tim Kejaksaan terkait dugaan korupsi pengadaan Perpustakaan Digital (Bookless Library) tahun anggaran 2022, di Kawasan Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar, Rabu.

"Penggeledahan ini difokuskan untuk mendalami hubungan kerja sama antara pihak penyedia dengan Dinas Pendidikan," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel Rachmat Supriady di Makassar, Rabu.

Penggeledahan kantor yang juga memiliki tempat bimbingan belajar merupakan pengembangan setelah tim pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelumnya.

Operasi penggeledahan itu difokuskan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) di kantor Disdik selanjutnya mengarah ke pihak ketiga selaku penyedia proyek pengadaan Perpus Digital tersebut.

"Hari ini, Tim Pidsus kembali melakukan tindakan penggeledahan di lokasi kedua. Kami mencari bukti-bukti yang dapat memperjelas alur koordinasi dan pemenuhan kewajiban dalam proyek pengadaan ini agar fakta hukumnya semakin terang," paparnya menegaskan.

Dalam proses penggeledahan tersebut, tim penyidik kembali berhasil menyita sejumlah dokumen yang dinilai relevan dengan substansi perkara. Seluruh dokumen yang diperoleh dari lokasi tersebut akan segera dilakukan verifikasi dan analisis mendalam oleh tim penyidik.

Penyidik Kejati Sulsel memastikan, rangkaian penyidikan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Kejati Sulsel berkomitmen untuk terus memproses kasus ini hingga tuntas guna memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Sulsel memeriksa sejumlah kepala sekolah menengah atas negeri (SMAN) penerima proyek perpustakaan digital dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan program tersebut.

"Iya benar, informasi dari Kasi Penyelidikan terkait pemeriksaan dugaan korupsi Perpus Digital, sementara pemeriksaan terhadap para kepala sekolah," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi

Program pengadaan perpustakaan digital tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dan 2023.

Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3,4 miliar untuk program tersebut. Pada 2023, kembali dialokasikan anggaran lebih dari Rp9 miliar.

Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan perpustakaan digital selama dua tahun mencapai lebih dari Rp13 miliar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.