Makassar (ANTARA Sulsel) - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas berbagai masalah terkait Ujian Nasional dan penerapan Kurikulum 2013 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kunjungan kerjanya (Kuker) ke provinsi ini, Kamis.
"Keberadaan ujian nasional ini sangat kontroversial, pertama apakah ujian nasional (UN) benar-benar menggambarkan peristiwa pendidikan yang dialami oleh anak-anak kita, karena konon satu-satunya yang tidak bahagia dengan adanya UN ini adalah para peserta didik sendiri," kata Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood di Makassar, Rabu.
DPD RI, kata Hardi telah berulang kali menolak ujian nasional karena DPD sangat memahami bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ragam geografi, dan keberagaman
"Semua daerah tidak bisa disamakan dengan hanya sebuah soalan yang dibuat oleh Jakarta untuk semua peserta didik," katanya
UN, kata dia, hanya memetakan kualitas pendidikan itu sendiri. Terkait hal ini, pihaknya, kata Hardi ingin mendengar secara langsung tanggapan pemerintah daerah yang merupakan pelaksana kebijakan terkait paradigma UN yang bukan lagi sebagai satu-satunya indikator kelulusan siswa.
Komite III, kata dia, juga ingin mendengar pandangan mengenai kurikulum 2013. Menurut Hardi, kurikulum apapun tidak akan sempurna jika tidak mampu dijalankan oleh guru yang berkompeten.
Hardi menilai kurikulum 2013 secara substansi sangat baik karena merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, namun ia menyadari bahwa di lapangan ada banyak kendala dalam implementasinya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang mengkritik perubahan kurikulum pendidikan yang dinilai terlalu cepat.
"Belum sempat kita melaksanakan kurikulum yang satu, kurikulum sudah berubah lagi," kata Wagub.
Perubahan kurikulum yang terlalu cepat menurut wagub justru menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan di daerah.
Wagub berharap hal-hal semacam ini menjadi perhatian Komite III DPD RI dalam membuat regulasi terkait program pendidikan nasional.
Berita Terkait
Staf khusus III Menteri BUMN: Erick Thohir tidak perintahkan borong dolar
Jumat, 19 April 2024 15:16 Wib
Komisi III DPR RI minta Polri mempertahankan kinerja untuk kepuasan publik
Sabtu, 30 Desember 2023 5:44 Wib
BI melansir inflasi Sulsel triwulan III 2023 masih terkendali
Senin, 11 Desember 2023 22:11 Wib
BI : Perekonomian Sulsel hingga triwulan III-2023 tetap terjaga
Senin, 11 Desember 2023 16:10 Wib
Komisi III DPR RI gelar rapat tertutup bahas naturalisasi Jay dan Nathan
Senin, 4 Desember 2023 22:14 Wib
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III membentuk subholding sawit
Minggu, 3 Desember 2023 12:40 Wib
Komisi III DPR mengingatkan Polri tegas menindak oknum terlibat pidana
Sabtu, 2 Desember 2023 14:52 Wib
Menhan Indonesia dan Ameri Serikat teken Pengaturan Kerja Sama Pertahanan
Jumat, 17 November 2023 15:29 Wib