Pemkot Makassar dan BPS perkuat komitmen sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 14:14 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. ANTARA/Dok

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Sabtu, mengatakan Sensus Ekonomi 2026, memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan akurat.

"Sensus bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan dedikasi, waktu, tenaga, dan komitmen tinggi dari para petugas di lapangan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak," ujarnya.

Menurutnya, sensus Ekonomi 2026 merupakan kompas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia melanjutkan bahwa kegiatan sensus ekonomi bertujuan agar kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Karena itu saya berharap seluruh elemen terkait, khususnya petugas sensus, dapat bekerja secara serius, fokus, dan maksimal untuk menghasilkan data berkualitas," katanya.

Munafri meminta camat dan lurah menjadi mitra strategis bagi petugas sensus dengan memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan.

Dia menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat kelurahan dan RT/RW untuk membuka akses seluas-luasnya kepada petugas sensus agar dapat menjangkau seluruh pelaku usaha dan masyarakat.

"Kepada para camat dan lurah saya berharap menjadi partner yang baik bagi petugas sensus. Pastikan mereka tidak mengalami hambatan saat turun ke masyarakat. Tidak boleh ada satu keluarga pun yang luput dari pendataan. Kita membutuhkan data yang akurat," terangnya.

Munafri menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Di tengah dinamika ekonomi yang berkembang cepat, data menjadi elemen utama dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan pembangunan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Hal ini agar meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah. Karena itu Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat strategis," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.