Kemenkum Sulbar matangkan strategi penguatan ekosistem KI

Selasa, 7 Juli 2026 20:50 WIB

Rapat Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Hidayat, di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Selasa (7/7) (ANTARA/dok)

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim menegaskan bahwa penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) merupakan langkah strategis dalam mendorong inovasi daerah, meningkatkan daya saing, serta memberikan pelindungan hukum terhadap potensi intelektual yang dimiliki masyarakat Sulawesi Barat.

"Pengembangan Kekayaan Intelektual harus dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mempercepat pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Saefur Rochim.

Komitmen tersebut menjadi dasar pelaksanaan rapat Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Hidayat, di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Selasa (7/7). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program prioritas sekaligus penyusunan langkah strategis guna mempercepat pencapaian target kinerja Tahun 2026.

Dalam arahannya, Hidayat menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh program Kekayaan Intelektual berjalan secara optimal. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang berkelanjutan.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah perkembangan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil koordinasi Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, naskah akademik telah tersedia dan direncanakan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Selain itu, peserta rapat membahas sejumlah agenda strategis, antara lain koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait inventarisasi potensi paten daerah, penguatan komunikasi mengenai perkembangan permohonan merek dan merek kolektif, serta kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dalam upaya pelindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Evaluasi juga dilakukan terhadap perkembangan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperluas layanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.