Pemprov Sulbar target penurunan angka kemiskinan satu persen pertahun

Kamis, 9 Juli 2026 11:09 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan penurunan angka kemiskinan satu persen per tahun hingga menjadi 5-6 persen pada tahun 2030.

"Angka kemiskinan Sulbar saat ini masih berada di 10,1 persen. Kita targetkan penurunan angka kemiskinan satu persen per tahun atau menjadi 5-6 persen pada 2030," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana di Mamuju, Rabu, pada FGD penyusunan laporan eksekutif daerah semester I tahun 2026.

Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema 'Akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri' itu dihadiri para Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala BPKPD dari tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar.

Junda Maulana mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut yang dinilai strategis dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah

"Tema ini sangat menarik, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan keuangan kita di daerah, utamanya dalam rangka meningkatkan PAD kita, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Sulbar," ujarnya.

Junda Maulana berharap FGD ini dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi pengawas seperti BPKP dalam memperbaiki tata kelola fiskal daerah.

"Paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu Junda Maulana mengungkapkan Pemprov Sulbar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, sejalan dengan target nasional.

Sekda juga menyorot Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar yang masih tertinggal di angka 71, dibandingkan nasional yang telah mencapai 75.

Kondisi ini dipengaruhi oleh sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai lebih dari 35.000 jiwa serta angka stunting sekitar 35 persen.

Lebih jauh ia menjelaskan sebagian besar PAD masih berasal dari sektor pajak yang bersifat given atau ditetapkan pemerintah pusat, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Meski demikian Sulbar lanjut Sekda, memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal, mulai wilayah laut seluas sekitar 22.000 kilogram persegi, garis pantai sepanjang 670 kilometer untuk pengembangan perikanan budidaya, hingga potensi energi, minyak dan mineral di daratan.

"Paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Junda Maulana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.