Pemprov Sulbar mengkaji penundaan operasional Sekolah Rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 20:35 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih mengkaji penundaan operasional Sekolah Rakyak, menyusul progres pembangunan fisik yang baru mencapai sekitar 80 persen, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan.

"Pemprov Sulbar akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Sosial, terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026, dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, di Mamuju, Kamis.

Junda Maulana menyampaikan itu, saat memimpin rapat koordinasi optimalisasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Rapat tersebut membahas kesiapan pembangunan fisik hingga penyelenggaraan sekolah menjelang dimulainya proses pembelajaran.

Junda Maulana mengatakan, berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 Juli 2026.

Tahapan awal meliputi pengecekan bangunan, dilanjutkan mobilisasi siswa dan guru pada 10-13 Juli, sebelum kegiatan belajar mengajar dijadwalkan dimulai pada 17 Juli 2026.

Namun, dari hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80 persen, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan.

"Tadi kita sepakat akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai. Kalau memang memungkinkan, kita akan mengusulkan tanggal tersebut," jelasnya.

Junda Maulana menegaskan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.

"Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek," tegas Junda Maulana.

Selain kesiapan gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung, mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry hingga petugas kebersihan yang akan mendukung operasional Sekolah Rakyat.

Seluruh aspek tersebut menurut Sekda, harus dipastikan siap sebelum sekolah mulai menerima siswa.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menjadwalkan rapat evaluasi kembali pada 21 Juli untuk menerima laporan kesiapan seluruh perangkat pendukung, selanjutnya pada 23 Juli 2026 akan dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi bangunan.

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan mendapat persetujuan dari kementerian, siswa beserta tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026.

Namun apabila belum disetujui, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya.

"Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung," kata Junda Maulana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.