BPBD Makassar luncurkan SIGAP untuk respons bencana kawasan pesisir
Makassar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulsel meluncurkan Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir (SIGAP) sebagai model percepatan penanganan bencana di kawasan pesisir dengan respons cepat menjadi 15 menit dari sebelumnya 90 menit.
"Program itu ditargetkan mampu memangkas waktu respons penanganan kedaruratan dari rata-rata 90 menit menjadi hanya 15 menit," ujar Kepala Badan Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan SIGAP secara resmi diluncurkan bersamaan dengan peluncuran tujuh inovasi strategis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif.
“SIGAP Pesisir kami bangun agar seluruh unsur bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi. Informasi diterima lebih cepat, koordinasi berlangsung tanpa hambatan, dan personel dapat segera dikerahkan ke lokasi,” katanya.
Melalui program ini, BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengintegrasikan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, relawan, hingga masyarakat pesisir dalam satu mekanisme penanganan darurat. Setiap pihak memiliki peran yang jelas sejak tahap pelaporan, aktivasi, mobilisasi sumber daya, hingga penanganan di lapangan.
Menurut Fadli, kawasan pesisir memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibanding wilayah lainnya. Ancaman seperti banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi, cuaca buruk, hingga kecelakaan di wilayah perairan memerlukan sistem respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
"Karena itu, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan. Warga akan mendapatkan pembekalan mengenai prosedur evakuasi, pelaporan kejadian, serta langkah penyelamatan awal yang aman sebelum tim BPBD tiba di lokasi," katanya.
Selain memperkuat kapasitas masyarakat, SIGAP juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, Polri, instansi teknis, komunitas, serta berbagai organisasi kebencanaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya saat terjadi keadaan darurat.
BPBD Kota Makassar menilai pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola penanggulangan bencana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan.
Ke depan, SIGAP akan diterapkan secara bertahap di kawasan-kawasan pesisir Kota Makassar yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Program ini diharapkan menjadi model penanganan bencana perkotaan berbasis kolaborasi masyarakat yang dapat direplikasi oleh daerah pesisir lainnya di Indonesia.
"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, BPBD Kota Makassar menargetkan setiap laporan kejadian dapat direspons secara cepat, tepat, dan terukur, sehingga keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana," ucapnya.
Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
