Tingkatkan PAD, Pemkab Maros jemput bola pelayanan PBB

Minggu, 19 Juli 2026 15:03 WIB

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros Ferdiansyah. ANTARA/ Suriani Mappong

Maros (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menjemput bola untuk pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Untuk mempercepat jangkauan ke seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Maros, maka dilakukan program layanan jemput bola ini 31 Agustus 2026," kata Kepala Bapenda Maros Ferdiansyah saat dikonfirmasi di Maros, Minggu.

Menurut dia, layanan tersebut bertujuan mendekatkan akses pembayaran kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya layanan keliling tersebut, warga tidak perlu lagi datang ke Kantor Bapenda untuk melunasi kewajiban PBB-P2.

Selain memberikan kemudahan pembayaran, lanjut dia, petugas juga membuka layanan konsultasi perpajakan, pengecekan data objek pajak, hingga membantu masyarakat yang mengalami kendala administrasi.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2 yang menjadi salah satu sumber penting PAD Kabupaten Maros.

"Program jemput bola tersebut juga menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan efisien," ujarnya.

Pihak Bapenda Maros berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Berdasarkan data Bapenda Maros diketahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada 2025 mencapai angka Rp329,56 miliar. Capaian ini tumbuh sebesar 16,43 persen dibandingkan tahun 2024 (Rp283,05 miliar) dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros menilai peningkatan penerimaan pajak daerah sangat penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi faktor utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah," kata Ferdiansyah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.