Pengawasan tambang di Morowali lemah

Minggu, 19 Juli 2026 20:06 WIB

Petugas mengamankan truk di lokasi pertambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 25 Oktober-4 November 2025 (ANTARA/HO-Kemenhut) (ANTARA/HO-Kemenhut)

Palu (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arnila M Ali menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali setelah banjir lumpur merah menimbun kawasan SMP Negeri 2 Siombatu, Kecamatan Bahodopi.

"Di mana fungsi pengawasan selama ini? Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah sekolah tertimbun lumpur dan masyarakat menjadi korban. Pengawasan lingkungan tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus mampu mencegah bencana sebelum terjadi," kata Arnila dalam keterangannya di Palu, Minggu.

Arnila mengatakan banjir lumpur yang diduga dipicu aktivitas PT Graha Mining Utama (GMU) menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan lingkungan belum berjalan optimal. Menurut dia, peristiwa itu menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan lingkungan.

"Ini bukan sekadar persoalan lumpur yang menutupi bangunan sekolah. Yang sesungguhnya tertimbun adalah hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak," ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu mendesak pemerintah melakukan investigasi secara terbuka dan independen tanpa hanya mengandalkan laporan perusahaan. Seluruh pihak terkait, kata dia, perlu dilibatkan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif.

Ia menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada teguran administratif. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kepatuhan lingkungan perusahaan, mengaudit pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta menegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.