Pemprov Sulbar perkuat ekonomi syariah dorong pertumbuhan ekonomi inklusif

Rabu, 22 Juli 2026 17:56 WIB

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amujib. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Pemprov Sulbar memastikan seluruh program ekonomi syariah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) Amujib di Mamuju, Rabu.

Amujib menyampaikan itu pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Semester I Sub Kegiatan Pengembangan Ekonomi Syariah tahun 2026.

Rapat koordinasi digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program ekonomi syariah sepanjang semester pertama 2026, sekaligus memastikan keberlanjutannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2027.

Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, yakni Mengakselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.

Amujib menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah apabila direncanakan secara terpadu dan dijalankan secara konsisten.

Ekonomi syariah, menurut Amujib, bukan hanya tentang pengembangan sektor tertentu, tetapi tentang bagaimana membangun ekosistem ekonomi yang mampu memperkuat UMKM, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap program yang masuk dalam RKPD harus memiliki manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Amujib.

Bapperida, lanjut Amujib, memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Sebab menurutnya, ukuran keberhasilan perencanaan bukanlah banyaknya program yang disusun, melainkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Melalui RKPD tahun 2027, kami ingin memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan prioritas nasional sekaligus mendukung visi pembangunan Gubernur Sulbar melalui implementasi Panca Daya, sehingga pertumbuhan ekonomi Sulbar semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera," kara Amujib

Sementara, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar Elmarhamah Mahmud mengatakan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2026, pengembangan ekonomi syariah telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027.

Fokus pengembangannya diarahkan pada dua indikator utama, yakni peningkatan jumlah produk bersertifikat halal untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM sekaligus memperluas akses pasar.

Kemudian, peningkatan Indeks Zakat Nasional (IZIN) sebagai ukuran efektivitas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Program yang telah berjalan tahun ini harus menjadi fondasi yang kuat untuk dilanjutkan pada RKPD tahun 2027, sehingga target peningkatan produk halal maupun penguatan pengelolaan zakat dapat tercapai secara terukur," kata Elmarhamah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.