Kemenkum Sulbar apel pagi bersama Kemenko Hukum, HAM dan Imipas
Mamuju (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) Sulawesi Barat mengikuti Apel Pagi Bersama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara virtual, Senin (27/7).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, I Gde Sandi Gunasta, para Kepala Divisi Kanwil Kemenkum Sulbar, serta seluruh jajaran pegawai. Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, sinergi, disiplin, dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta pelayanan publik yang berintegritas.
Bertindak sebagai pembina apel, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah untuk memperkuat komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam amanatnya, Novita Ilmaris menyampaikan sejumlah arahan strategis. Memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, seluruh unit kerja diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program dan penyerapan anggaran. Setiap kendala yang dihadapi agar segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui percepatan pelaksanaan target kinerja serta penguatan koordinasi, baik di internal maupun antarkementerian dan lembaga.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh satuan kerja juga diminta mempersiapkan berbagai atribut, media publikasi, serta menyebarluaskan konten dan video pemberitaan yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme di lingkungan kerja maupun masyarakat.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dan Kanwil HAM Sulawesi Barat dalam apel pagi bersama ini menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah dengan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif di Sulawesi Barat.
Baca juga: Upaya Kemenkum Sulbar pastikan produk hukum taat aturan dan bermanfaat
Baca juga: Kemenkum Sulbar tekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur
Pewarta : rilis
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
