Kemenkum Sulbar tingkatkan kompetensi para analis kekayaan intelektual

Selasa, 28 Juli 2026 22:21 WIB

Para analis kekayaan intelektual dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat saat mengikuti penguatan kompetensi para analis kekayaan intelektual secara virtual di Sulbar, Selasa (28/7/2026). ANTARA/HO-Kemenkum Sulbar

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikutkan sejumlah pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas para analis kekayaan intelektual dalam penyusunan rekomendasi KI yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim melalui keterangannya diterima di Makassar, Selasa, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional.

"Analis Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis dalam memberikan masukan berbasis data dan analisis kepada pengambil kebijakan. Karena itu, kemampuan menyusun rekomendasi yang objektif, terukur, dan berdampak harus terus diperkuat agar mampu mendukung pengembangan sistem pelayanan kekayaan intelektual yang semakin baik," ujarnya.

Kegiatan itu mengangkat tema "Analisis dan Penyusunan Rekomendasi yang Berdampak" sebagai upaya meningkatkan kapasitas analis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan implementatif.

Bimbingan teknis itu menghadirkan Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan yang berkualitas harus mengedepankan pendekatan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data, informasi, dan pengetahuan yang valid sehingga mampu menjawab persoalan secara tepat.

Menurutnya, proses analisis kebijakan tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga harus mampu menguraikan akar permasalahan, mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan, menyusun berbagai alternatif solusi, serta merumuskan rekomendasi yang operasional dan mudah diimplementasikan.

"Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata sekaligus meminimalkan risiko munculnya permasalahan baru di kemudian hari," katanya.

Selain itu, narasumber menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Seorang analis dituntut mampu melakukan verifikasi dan kurasi terhadap berbagai sumber informasi agar rekomendasi yang dihasilkan tetap objektif, akurat, serta didukung argumentasi yang kuat.

Menurut dia, setiap alternatif kebijakan juga perlu disertai analisis mengenai kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

"Melalui bimbingan teknis ini, Analis Kekayaan Intelektual di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat diharapkan semakin mampu menerapkan metode analisis yang sistematis dan berbasis bukti dalam pelaksanaan tugasnya," terangnya.

Kompetensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas, mendukung peningkatan tata kelola kekayaan intelektual, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.