Pemprov Sulbar integrasikan tata kelola ruang laut dan pelestarian lingkungan

Jumat, 31 Juli 2026 05:53 WIB

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen mengintegrasikan tata kelola ruang laut dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut.

"Kita ingin memastikan setiap pemanfaatan ruang laut memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung investasi daerah, sekaligus menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang," kata Kepala DKP Sulbar Safaruddin Sanusi, pada rapat pembahasan ruang laut di Mamuju, Kamis.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengelolaan Ruang Laut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, serta pejabat administrator lingkup DKP Sulbar.

Forum tersebut membahas sejumlah hal strategis, di antaranya sinkronisasi proses perizinan pemanfaatan ruang laut dengan sektor pertambangan dan terminal khusus, penguatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hingga identifikasi berbagai kendala dan penyusunan rekomendasi penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Safaruddin menyampaikan bahwa Sulbar menyimpan potensi besar yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mengelola potensi laut Sulbar.

Namun potensi tersebut, kata dia, membutuhkan pengelolaan yang tepat agar pemanfaatannya tidak hanya memberikan ruang bagi investasi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Safaruddin mengajak seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk bersama-sama mengambil peran dalam mendukung proses penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta memperkuat sinkronisasi tata ruang laut di Sulbar.

"Kita perlu memperkuat sinergi antar-instansi dalam pengelolaan ruang laut. Setiap pihak memiliki peran penting agar pemanfaatan laut dapat berjalan sesuai aturan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," jelas Safaruddin.

Safaruddin menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mengelola potensi laut Sulbar.

"Laut adalah ruang bersama yang harus kita kelola secara bijak. Dengan sinergi seluruh pihak, kita ingin memastikan setiap pemanfaatan ruang laut memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung investasi daerah, sekaligus menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang," kata Safaruddin

Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulbar Rachmad menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu memberikan kemudahan bagi investor tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan.

"Kita harus menentukan regulasi yang mempermudah investor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai ada hambatan dalam investasi, namun aspek lingkungan juga harus tetap menjadi perhatian," ujar Rachmad.

Ia juga mendorong DKP Sulbar untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penerbitan KKPRL agar berbagai kendala dapat segera ditemukan dan diselesaikan bersama.

"Evaluasi per semester perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerbitan izin KKPRL. Dengan begitu, ketika ada persoalan tidak terjadi saling menyalahkan antar-organisasi perangkat daerah, tetapi bersama-sama mencari solusi," kata Rachmad.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.