Gubernur Sulbar minta pemda percepat realisasi program BSPS

Rabu, 5 Agustus 2026 13:58 WIB

Gubernur Sulbar Suhardi Duka. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan meminta seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu agar mempercepat realisasi program bedah rumah tersebut.

"Saya minta seluruh pemerintah kabupaten mempercepat realisasi program BSPS, terutama Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu, yang belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang telah ditetapkan," kata dia di Mamuju, Rabu.

Sulbar mendapat alokasi 5.250 unit BSPS tahun 2026 dengan nilai Rp20 juta per unit, dibagi ke enam kabupaten, yakni Kabupaten Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah (1.050), Polewali Mandar (1.003), Mamasa (706), Mamuju (777), dan Pasangkayu (700).

"Kami berupaya mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tahun 2026 Sulbar memperoleh sekitar 5.250 unit rumah untuk diperbaiki dengan bantuan Rp20 juta per unit," ujar dia.

Namun, realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai sekitar 1.090 unit dari kuota awal 4.000, sebelum ada tambahan 1.250 unit.

"Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan, utamanya Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu yang masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita," katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar Maddareski Salatin mengatakan rakor tersebut untuk mempercepat pelaksanaan BSPS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Saat ini, realisasi fisik masih sekitar 1.090 unit dari kuota awal, sedangkan lebih dari 2.000 penerima telah memperoleh surat keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Perumahan sebagai dasar pelaksanaan program.

"Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi, dan yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten," katanya.

Ia mengatakan capaian BSPS tahun ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan tahun berikutnya.

Ia menyebut secara nasional pemerintah menargetkan 400 ribu unit BSPS pada 2026, sedangkan tahun berikutnya diproyeksikan meningkat hingga dua juta unit.

Kondisi tersebut membuka peluang Sulbar memperoleh tambahan kuota lebih besar apabila mampu menunjukkan kinerja pelaksanaan yang baik.

"Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman," ujarnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II Recky Walter Lahope menjelaskan seluruh daerah telah memperoleh kuota verifikasi (invert), namun tidak semua calon penerima lolos proses verifikasi administrasi maupun teknis.

Ia merinci kuota verifikasi yang telah diterbitkan, yakni Kabupaten Majene 1.008 unit, Mamasa (863), Mamuju Tengah (903), Polewali Mandar (1.124), Pasangkayu (617), dan Mamuju (680).

Bagi calon penerima yang tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah diharapkan segera mengusulkan pengganti agar target penyaluran bantuan tidak terhambat.

"Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi," katanya.

Berdasarkan data dimiliki pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulbar sekitar 97 ribu unit, sedangkan data berdasarkan nama dan alamat yang telah teridentifikasi 12.729 rumah. Selain itu, kekurangan kebutuhan rumah 13.674 unit.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.